Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Nasdem Jember Satu-Satunya Fraksi Tidak Singgung Opini Tidak Wajar dari BPK

Rapat paripurna DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bahkan, Nasdem juga sama sekali tidak menyinggung adanya temuan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Rp 107,097 miliar.

 

Ini berbeda dengan pandangan umum enam fraksi lainnya yang dengan gamblang menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dari Badan Pemeriksa Keuangan. Fraksi lain juga menyinggung persoalan keuangan yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Sebut saja Fraksi Pandekar, yang menyebut:
Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sehingga mengakibatkan kas di Bendahara Pengeluaran disajikan lebih tinggi sebesar Rp 107.097.212.169,00 dan penyajian Kas tidak didukung dengan keberadaan kas yang berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkinkah ada kebocoran Kasda?

Pengguna Anggaran [PA], Kuasa Pengguna Anggaran [KPA], Pejabat Pembuat Komitmen [PPK],Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan [PPTK] dan Bendahara Pengeluaran harus mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 107.097.212.169,00 sesuai ketentuan perundang undangan. Manakala diketemukan ada unsur penyimpangan yang berpotensi melawan hukum maka Fraksi PanDeKar meminta kepada Bupati Jember dan DPRD Jember –cq Pansus Covid 19– melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Fraksi PPP tidak spesifik menyebut angka Rp 107 M, namun menyebut soal banyaknya penyimpangan yang menyebabkan ‘Opini Tidak Wajar’. Dalam pandangan umumnya, PPP menyebutkan:
Hasil Audit BPK terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 ditemukan banyaknya penyimpangan baik dari sisi hokum maupun realisasinya penggunaan Anggaran sehingga menghasilkan Penilaian Opini Tidak Wajar (TW).

Fraksi PDI Perjuangan menyinggung masalah Rp 107 M dan gagalnya pengelolaan APBD 2020. Di sana, juru bicara fraksi Indrijati menyatakan:
Hasil pencermatan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang gagalnya pengolahan APBD Tahun 2020, rendahnya serapan anggaran, temuan BPK tentang pengolahan anggaran sehingga mendapatkan opini tidak wajar, adanya temuan LHPBPKRI JATIM tentang anggaran refocosing dana COVID-19 senilai 107 Miliar yang tidak bisa di pertanggungjawabkan

Fraksi Gerakan Indonesia Bersatu melalui juru bicaranya Dewi Asmawati menyebutkan:
Satu hal yang masih hangat di pendengaran kita adalah soal temuan BPK RI atas dana Covid-19 di Jember sebesar 107 miliar rupiah tahun 2020, yang hingga hari ini belum atau bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak jelas penggunaannya. Belum lagi anggaran-anggaran lain selama pemerintahan Bupati periode lalu yang masih menyisakan masalah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tak ketinggalan mempersoalkan pertanggungjawaban dana yang tidak jelas. Feni Purwaningsih menyatakan:
Fraksi PKS turut prihatin dengan wabah Covid19 yang melanda dunia dan tak terkecuali di Jember tercinta, terkait hal itu kami tidak bisa menerima fakta bahwa BTT Covid19 yang dianggarkan 400an M hanya terserap sekitar hampir 80an M itupun dengan pertanggunjawaban yang belum jelas menurut BPK. Hal ini turut berpengaruh dengan SILPA dari APBD. Semoga pemerintahan baru Jember Bangkit, bisa mendalami dan memperbaiki permasalahan ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga tajam menyinggung masalah Rp 107,09 M. Juru bicara Mufid menyampaikan:
BPK meninggalkan tujuh catatan bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar. Salah satunya adalah dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya temuan Rp 107,09 miliar ini menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2020 membengkak menjadi sebesar Rp 842,99 dari SILPA murni sebesar Rp 735,89 miliar. Kami membaca di media massa online bahwa Bupati bersedih dengan adanya temuan ini. Sesungguhnya kami juga demikian. Apa yang dirasakan Bupati dan Wakil Bupati juga akan dirasakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa selama kita sama-sama konsisten berjuang demi kepentingan masyarakat.

Rencananya, Bupati Hendy Siswanto akan membacakan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Jumat (2/7/2021). “Rencananya nanti jam satu siang,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar