Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, melihat tidak terlihatnya foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kerja sejumlah tokoh publik sebagai simbol politik yang dapat mencerminkan kegelisahan terhadap situasi nasional.
Salah satu unggahan yang menjadi perhatian adalah status WhatsApp Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono yang memperlihatkan ruang kerjanya tanpa foto Gibran.
Surokim mengatakan, dalam komunikasi politik, simbol dapat memiliki makna yang kuat dan perlu dibaca dalam konteks sosial maupun politik yang lebih luas. Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya mendengar penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan sebelum menyimpulkan maksud sebuah tindakan.
“Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas,” ujar Surokim, Minggu (8/11/2026).
Menurut Surokim, perkembangan hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, telah memunculkan pertanyaan di ruang publik. Persoalan tersebut berkaitan dengan legitimasi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses ketatanegaraan.
“Putusan lembaga peradilan harus ditempatkan secara proporsional dan dihormati. Memang ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui, tetapi pertanyaan publik mengenai konsekuensi politik dan hukumnya juga tidak boleh dibiarkan menggantung. Saya kira DPR RI perlu mengambil peran untuk membuka pembahasan secara serius, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dia juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejumlah persoalan politik dan keamanan nasional, termasuk isu penyadapan ilegal serta pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan dan penahanan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul bersamaan dapat memperbesar ketegangan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Suasana politik nasional memang sedang tegang. Berbagai persoalan hukum, keamanan, dan legitimasi kekuasaan muncul hampir bersamaan dan saling bertumpang tindih dalam persepsi publik. Dalam situasi seperti ini, gestur politik sekecil apa pun bisa memperoleh makna yang jauh lebih besar,” jelasnya.
Surokim mengingatkan agar perbedaan politik diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Dia meminta lembaga negara membuka ruang dialog serta memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat.
“Saya meyakini DPR RI memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk merespons perkembangan ini. Ruang diskusi harus dibuka seluas-luasnya, termasuk untuk membicarakan konsekuensi putusan pengadilan dan langkah ketatanegaraan yang tersedia. Jangan sampai kebuntuan komunikasi politik justru memperbesar ketidakpercayaan publik,” katanya.
Dia menegaskan kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari demokrasi selama disampaikan secara damai dan bertanggung jawab. Menurutnya, negara perlu memberi ruang bagi ekspresi kegelisahan masyarakat maupun tokoh publik.
“Demokrasi kita sedang diuji. Negara harus cukup dewasa untuk mendengar kegelisahan, termasuk yang disampaikan melalui simbol politik. Pada akhirnya, penyelesaian secara demokratis dan konstitusional adalah satu-satunya jalan yang dapat menjaga legitimasi pemerintahan sekaligus keutuhan kehidupan bernegara,” pungkasnya. [asg/suf]
