Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan mengebut rapat kerja. Dalam waktu relatif singkat, Komisi IV memanggil tujuh OPD selaku mitra.
Tujuh OPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, RSUD Bangil, RSUD Grati, Dinas Sosial, DP3AP2KB ( Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pengendalian Penduduk dan keluarga, Dispora, Disnaker, BPBD.
Langkah tersebut dijalankan karena pada Maret 2023 ini DPRD Kabupaten Pasuruan juga akan melakukan reses. Sehingga Ketua Komisi IV, Sobih Asrori memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan sejumlah agenda pembahasan.
“Kan jadwalnya sudah disusun oleh Bamus (Badan Musyawarah) dan akan selesai di tanggal 20 Mei mendatang. Jadi kami melakukan pembahasan secara maraton melakukan rapat dengan mitra kerja,” kata Sobih.
Baca Juga:
Segini Kekayaan Kepala Bea dan Cukai Pasuruan
Sobih menambahkan, setelah melakukan rapat segera digelar evaluasi. Selanjutnya, dari hasil rapat akan dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dari hasil evaluasi tersebut ditemukan permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Hal ini disayangkan karena penyerapan anggaran yang kurang maksimal.
Baca Juga:
Video Viral Pamer Kekayaan Ternyata Milik Pengusaha Gempol Pasuruan
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV, Tri Laksono. Tri mengatakan, anggaran di masing-masing OPD masih dalam taraf Wajar.
Namun ada catatan di Dispendikbud Kabupaten Pasuruan yang melakukan kegiatan guru tanpa adanya anggaran.
“Termasuk juga program bantuan dana cukai di Disnaker yang perlu dievaluasi. Karena ada yang kurang pas,“ jelasnya tanpa merinci. [ada/beq]
