Politik Pemerintahan

Kejaksaan Negeri Berupaya Memediasi Bupati dan DPRD Jember

Kejari Jember

Jember (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, ternyata ingin memediasi Bupati Faida dan Ketua DPRD Itqom Syauqi, Kamis (25/6/2020) malam kemarin. Kedua pihak memang tengah berseteru dan mengakibatkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 terhambat.

Niat ini dikemukakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto kepada wartawan, Jumat (26/6/2020). “Memang ada perintah dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung untuk kami melakukan upaya untuk kebaikan di Jember. Pak Kajari tentu menindaklanjuti perintah itu, berupaya mempertemukan dua belah pihak,” katanya.

Agus menegaskan, upaya itu tidak berarti kejaksaan masuk ke ranah politik. “Ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Perintah yang disampaikan kepada kami seperti itu. Tidak masuk ke ranah politiknya. Kedua orang ini memang pejabat politik, tapi kami bukan ranah politiknya, melainkan untuk kelangsungan pembangunan dan kebaikan masyarakat Jember,” katanya.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Bupati Faida mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember.  Ia keluar dari kantor tersebut sekitar pukul 19.10 dengan menenteng sebuah buku kecil. Wartawan membombardir dengan pertanyaan saat perempuan berjilbab itu keluar dan berjalan menuju mobil. Namun Faida yang mengenakan masker hitam itu memilih bungkam.

Bupati Faida

Agus mengatakan, pertemuan dengan Itqon itu bukan satu-satunya agenda kehadiran bupati.

“Tidak hanya itu. Salah satunya memang rencana pertemuan dengan Pak Itqon. Tapi karena Pak Itqon tidak jadi (datang), akhirnya tidak kami sampaikan. Kalau kemarin Pak Itqon datang, ya akan kami sampaikan,” katanya. Agenda bupati lainnya adalah menengok persidangan secara online.

Agus menegaskan, kegiatan itu dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang. Namun, ia tidak mungkin menyampaikan kepada publik. “Kalau memang tidak ada titik temunya, ya sudah, yang penting kami sudah melakukan upaya-upaya itu,” katanya.

Upaya kejaksaan ini, menurut Agus, seharusnya mendapat apresiasi. “Jangan dipolitisir. Tolonglah dibantu juga, supaya tidak ada yang berusaha mempolitisasi langkah-langkah yang kami lakukan kemarin,” katanya.

Sementara itu, Itqon Syauqi membenarkan jika mendapat undangan dari kejaksaan. Dia mengapresiasi itikad dan niat baik Kejaksaan Negeri Jember. Namun dia tidak datang karena tak melihat relevansi pertemuan tersebut, mengingat pada Kamis pagi hingga siang sudah ada pertemuan antara tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di Kantor Badan Koordinator Wilayah V.

Pertemuan di Kantor Bakorwil itu sendiri berakhir buntu. “Deadlock. Pemkab Jember tidak bersedia membahas peraturan daerah APBD. Saya kira setelah itu apa relevansinya bertemu dengan bupati? Saya bilang ke Pak Kajari: sudah pak, saya tidak bisa bertemu bupati. Kami menyerahkan semua persoalan dan akan mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Itqon. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar