Jabatan Pimpinan Komisi A DPRD Surabaya Alami Kekosongan

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri mengatakan untuk mengisi kekosongan pimpinan Komisi A bidang Pemerintah adalah hak anggota komisi tersebut. Hal itu mengacu pada Tatib DPRD Surabaya No 1 Tahun 2018 Pasal 47 untuk pemilihan pimpinan komisi.

“Jadi untuk pengisian jabatan lowong dalam kaitan perpindahan Ketua selaku ketua komisi, kita mengacu kepada tatib dewan tersebut,” kata Kaji Ipuk sapaan lekatnya, Jumat (15/9/2023).

Ketua Fraksi PDIP Surabaya ini menjelaskan bahwa dengan mengacu kepada tatib tersebut keputusan ada di seluruh anggota Komisi A DPRD Surabaya dan kehadiran pimpinan dewan adalah sebagai fasilitator.

“Tergantung kesepakatan anggota komisi, itu sesuai tata tertib yang ada. Kita tetap melakukan koordinasi antar anggota komisi meskipun tidak dalam keranfka kepentingan pribadi,” kata Kaji Ipuk.

Kaji Ipuk menyatakan bahwa saat ini masih menunggu hasil Badan Musyawarah (Banmus) yang nantinya akan ada perintah untuk menghadiri forum pemilihan alat kelengkapan Dewan (AKD) di Komisi A dalam hal ini akan dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, A.H Thony.

“Harapannya, pada calon ketua komisi A yang akan datang adalah sosok yang mampu membawa situasi pada suhu politik yang sejuk, bagus dan mampu menghormati pada teman-teman yang ada disini.

Utamanya dalam membangun integritas anggota komisi A,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengatakan bahwa pada tatib dewan juga disebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah kehadiran anggota dewan dalam hal ini anggota komisi A harus kuorum untuk bisa mencapai kesepakatan dan keputusan.

“Saat ini anggota komisi A ini jumlahnya 12 orang. Untuk bisa kuorum paling tidak harus dihadiri 7 orang. Karena harus 50 persen plus satu,” pungkas politisi berlatar jurnalis ini. [asg/beq]