Politik Pemerintahan

Hipmi Kecewa Iklim Bisnis di Jember

Jember (beritajatim.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) kecewa dengan iklim bisnis di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satunya terkait masih adanya kasus dugaan korupsi dalam penggarapan proyek yang dibiayai pemerintah.

Hal ini disampaikan salah satu pembina Hipmi Jember Rendra Wirawan, dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2019, di gedung DPRD Jember, Kamis (30/4/2020) sore.

“Kami menilai LKPj ini masih banyak hal yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan terus dikawal DPRD, khususnya berkaitan dengan perizinan, investasi, dan penanaman modal,” kata Rendra. Pertumbuhan ekonomi di Jember lebih dikarenakan autopilot karena kemampuan masyarakat dan dunia usaha sendiri.

Rendra menilai pemerintah daerah kurang peduli terhadap pengembangan kewirausahaan di Jember. “Dalam perencanaan kegiatan yang sudah kami usulkan, tak ada satu pun kegiatan strategis untuk pengembangan entrepreneurship usaha mikro kecil menegah dan start up. Mudah-mudahan DPRD tahun ini mengingatkan bupati, apalagi selama masa pandemi ini,” katanya. Hipmi berharap pemda bisa memotivasi pengusaha kecil menengah dan memberikan anggaran modal.

Terjadinya korupsi proyek pembangunan yang diusut aparat penegak hukum juga disoroti Hipmi. “Kami berharap mudah-mudahan cepat tuntas,” kata Rendra.

Kekecewaan terhadap iklim dunia usaha di Jember membuat Hipmi mendukung DPRD untuk menolak LKPj yang disampaikan bupati. Rendra berharap ada perbaikan tahun ini, terutama untuk membantu dunia usaha di Jember. “Kami tidak berharap terjadi hal-hal yang kurang baik seperti kasus (dugaan korupsi) revitalisasi pasar yang membawa korban beberapa orang. Mudah-mudahan segera diusut tuntas,” katanya.

Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Hipmi Jember Bukhori mengkritik banyaknya kongres yang digelar pemerintah daerah. “Ada kongres tukang becak, kongres takmir masjid, dan banyak lagi. Kebetulan kami punya anggota di bawah. Setelah kongres kami bertanya soal manfaatnya. Ternyata tukang becak ya sama saja nasibnya, pendapatannya segitu-gitu saja. Tidak berubah. Yang takmir ya begitu-begitu saja,” katanya.

Usai rapat, Rendra mengatakan, Hipmi sebenarnya sudah mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016. “Waktu itu kami diberi ruang untuk penanganan usaha mikro kecil menengah. Di RPJMD, muncul nama Hipmi untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tapi ternyata tidak ada (pelibatan tersebut). Jadi jika wajar, jika kami ikut menolak LKPj 2019,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar