Politik Pemerintahan

Dekan FH Unair Soroti Dinamika Politik Jelang Pemilu-Pilpres

Surabaya (beritajatim.com) -Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019  mendapat banyak perhatian dari  masyarakat Indonesia. Berbagai isu bertebaran untuk menaikkan popularitas masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai hal itu, Nurul Barizah S.H., LLM., PhD.,  Dekan Fakultas Hukum (FH) Unair yang juga satu-satunya Board of Governors IALS asal Indonesia menilai bahwa dalam masa kampanye kedua paslon dan tim sukses harus mentaati aturan yang telah ditetapkan.

Tidak dibenarkan jika salah satu paslon memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu dan menyukseskan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ketika memasuki masa kampanye, idealnya seorang presiden yang masih menjabat harus cuti. Hal tersebut untuk menghindari abuse of power. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesempatan.

“Saya tidak dalam kerangka untuk membela paslon satu atau paslon lainnya. Berharap kedua paslon dapat saling menjaga satu sama lain untuk mencegah perpecahan di masyarakat akibat perlakuan yang tidak adil,” ujar Nurul

Menurut Nurul, ketika ada pelanggaran dari tim sukses salah satu paslon kemudian tidak diproses, maka pelanggaran dari paslon lain menjadi tidak diproses juga. Namun baru bisa dikatakan adil jika pelanggaran yang dilakukan oleh kedua paslon diproses.

Tidak kemudian karena petahana, lalu memiliki power. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh timnya tidak diproses. “Mestinya kita kembalikan pada koridor hukum, semuanya harus diposes  sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat pelanggaran dilakukan,” katanya.

Nurul sangat prihatin dengan kondisi pemilu saat ini. Terutama terkait hoax. Sejumlah informasi yang tersebar dan kurang terjamin keakuratannya. Menanggapi hal tersebut, menurut Nurul sebaiknya kedua paslon dan para tim sukses perlu duduk bersama untuk mendiskusikan hal yang lebih besar dari sekadar saling meningkatkan popuritas masing-masing.

“Melainkan mendiskusikan kepentingan negara yang lebih besar. Karena tidak hanya hoax, kondisi anak bangsa saat ini juga perlu untuk diperhatikan. Mengingat, kecenderungan mereka yang ketika memberikan saran dan komentar di ruang publik, bahasa yang digunakan sangat tidak mencerminkan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang punya tepo seliro, kehalusan budi bahasa dan sebagainya,” tambahnya.

Menurut Nurul, mereka memperlakukan senior dan tokoh dengan panggilan yang tidak layak akibat perbedaan kepentingan dalam politik. Hal tersebut tentu sangat tidak bagus. “Mestinya, mari kedua paslon, tim sukses dan seluruh pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk menjaga dan mengawal demokrasi hingga menjadi demokrasi yang bermartabat,” imbaunya.

Karena jika tidak demikian,  tidak ada artinya esensi demokrasi dan pemilu. “Apa esensinya pemilu kalau bisa membangun masyarakat yang beradab dan lebih maju. Masyarakat yang lebih beradab dimulai dari sikap dan perilaku ketika menyikapi permasalahan,” lanjutnya.

“Boleh berbeda tapi jangan menyebar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jangan sampai demokrasi kita ini gaduh,” pungkasnya. [adg/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar