Politik Pemerintahan

Datangi DPW, 26 DPC Tuntut Ketua NasDem Surabaya Dicopot

Sebanyak 26 DPC Partai NasDem di Surabaya mendatangi Kantor DPW NasDem Jatim untuk menyerahkan surat mosi tidak percaya.

Surabaya (beritajatim.com) – Konflik internal di tubuh Partai NasDem Surabaya masih berbuntut panjang. Sebelumnya, 18 DPC (setingkat kecamatan) menuntut transparansi penggunaan dana Banpol Partai NasDem sebesar Rp 517 juta kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Robert Simangunsong. Mereka mendatangi kantor DPD dan DPW Partai NasDem Jatim

Kali ini, kekuatan mereka bertambah menjadi 26 DPC dan tuntutannya meminta DPP Partai NasDem melalui DPW agar mencopot Ketua NasDem Surabaya. Mereka kembali mendatangi kantor DPW Partai NasDem Jatim, Jalan Arjuno Surabaya, Sabtu (27/2/2021) hari ini.

Mereka menyerahkan surat tentang mosi tidak percaya atas kepemimpinan Robert Simangunsong selaku Ketua NasDem Surabaya. “Hari ini kami perkuat dengan pernyataan mosi tidak percaya secara tertulis yang ditandatangani oleh 26 DPC,” terang Ketua DPC NasDem Tambaksari, Miftakhul Ulum kepada wartawan.

Ulum kemudian merinci dari 26 DPC itu ada 21 DPC yang ditandatangani oleh unsur ketua, sekretaris dan bendahara. “Dan, ada lima DPC yang ditandatangani pengurus DPC lainnya. Ketua tidak ikut, sehingga tak ada stempel,” tuturnya.

Meski demikian hal tersebut menurutnya tak ada persoalan. “Yang penting kebersamaan teman-teman ini dalam rangka cintanya kepada NasDem. Kita menyatakan mosi tak percaya kepada Ketua Nasdem Surabaya dan DPD Nasdem secara kelembagaan,” lanjutnya.

Akar persoalan, kata Ulum, berawal dari adanya pertanyaan tentang dana Banpol yang dinilai kurang transparan. “Minta penjelasan ternyata gaduh. Sehingga saya mencoba menjelaskan Banpol itu adalah bantuan keuangan secara politik yang diperoleh untuk partai yang dapatkan kursi di legislatif, dikonversi dengan nilai sehingga menghasilkan sekitar Rp 517 juta,” katanya.

Ulum juga menegaskan dalam aksi ini yang diminta bukanlah pertanggungjawaban. Melainkan hanya transparansi saja. “Pertanggungjawaban itu kepada Bakesbang, kami hanya minta transparansi digunakan untuk apa saja,” tegasnya.

Ulum menjelaskan, seharusnya dana Banpol itu 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat. “Itu ada perwalinya, ada SK Kemendagri,” bebernya.

Di akhir pernyataan, Ulum ingin agar pengurus DPW NasDem Jatim melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPD Nasdem Surabaya. “Ada beberapa point yang kami sampaikan di situ. Yakni tentang arogansi, otoriter, tidak mau dikritik dan selalu menyebut semua kegiatan partai ini dia yang membiayai. Itu kan tak etis bagi seorang pemimpin,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Robert Simangunsong membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Tidak benar semua itu. Dana Banpol yang diterima NasDem Surabaya itu Rp 517 juta. Dana itu jelas dipakai untuk apa saja, seperti sewa kantor dan biaya operasional kegiatan partai. Kami laporan pertanggungjawabannya kepada Bakesbangpol Surabaya, bukan ke DPC-DPC. Mereka sudah diundang di kantor DPD pukul 14.00 siang, tapi mereka nggak datang. Padahal, dari DPW ada dua orang yang hadir mediasi. Yakni, Nico Ainul Yaqin Wakil Ketua DPW dan Noldi Wakil Bendahara DPW,” pungkas Robert. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar