Bojonegoro (beritajatim.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, terus berkembang.
Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memproses mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Sutrisno, dalam perkara korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp1,4 miliar, kini Polres Bojonegoro juga menetapkan tersangka dalam kasus berbeda.
Penetapan tersangka oleh Satreskrim Polres Bojonegoro tersebut merupakan hasil penyelidikan yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya menggelar perkara di Mapolda Jawa Timur.
Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Cipto Dwi Leksana, membenarkan penetapan satu tersangka dalam perkara tersebut. Namun, dia belum mengungkapkan identitas maupun peran tersangka. “Sudah ada tersangkanya, kemarin kita gelar perkara di Polda Jatim,” kata AKP Cipto, Senin (9/11/2026).
AKP Cipto mengungkapkan, tersangka yang telah ditetapkan polisi saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro.
Dia menjelaskan, perkara yang ditangani kepolisian berbeda dengan kasus yang sebelumnya ditangani kejaksaan. Perbedaan tersebut terletak pada periode tahun anggaran yang menjadi objek penyidikan.
“Yang kemarin ditetapkan oleh kejaksaan, cuma di kita beda tahun anggaran. Kita hanya mengambil dua tahun anggaran saja,” jelasnya.
Adapun penyidikan polisi menyasar pengelolaan keuangan Desa Drokilo pada tahun anggaran 2023 dan 2025. Dari hasil penghitungan sementara, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai kisaran Rp700 juta hingga Rp800 juta.
“Dari hasil penghitungan kerugian kurang lebih mencapai Rp700 sampai Rp800 juta, saya lupa detailnya,” imbuhnya.
Sementara itu, perkara yang ditangani Kejari Bojonegoro berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Drokilo pada tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024. Dalam perkara tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp1,4 miliar.
Mantan Kades Drokilo, Sutrisno, telah menjalani proses persidangan atas perkara tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun.
Tuntutan itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (8/10/2026) kemarin. Dengan penanganan dua perkara oleh aparat penegak hukum berbeda, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Drokilo kini mencakup lima tahun anggaran, yakni 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. [fif/suf]
