Ponorogo (beritajatim.com) – Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo yang tidak mendapatkan siswa pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, juga terdengar sampai telinga Bupati Sugiri Sancoko.
Tidak mendapatkannya siswa satupun di beberapa SDN itu, kata Bupati Sugiri dimungkinkan karena jumlah kelahiran tidak sebanyak dahulu. Program keluarga berencana nampaknya sukses diterapkan oleh masyarakat masa kini.
“Barangkali memang jumlah angka kelahiran memang turun,” kata Bupati Sugiri Sancoko, ditulis Kamis (20/07/2023).
Setidaknya ada 5 SDN di Kabupaten Ponorogo yang tidak memperoleh siswa dalam tahun ajaran baru 2023/2024. Yakni SDN Jalen, SDN 2 Munggu, SDN 3 Babadan, SDN 1 Duri dan SDN 3 Tegalombo.
Kang Giri sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko mengatakan bahwa, dahulu Pemerintah memang gencar mendirikan sekolah-sekolah. Bahkan di setiap desa atau kelurahan ada 3 sampai 5 sekolah. Waktu itu dilakukan, supaya warga mau menuntut ilmu di sekolah yang dibuat oleh Pemerintah tersebut.
“Saat ini kondisinya sudah berbeda,” katanya.
Baca Juga: Ada 4 SDN di Ponorogo Hanya Dapat 1 Siswa
Dia menghimbau kepada perangkat desa, aparatur sipil negara(ASN) dan semua masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri. Sugiri mengeklaim kualitas SDN saat ini sudah tidak kalah dengan yang swasta. Di SDN di Ponorogo sudah ada program ngaji dan Tahfidz Al Quran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo juga telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) perihal setelah lulus, bisa hapal Juz Amma.
Pihak sekolah, kata Sugiri juga harus bisa berinovasi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan parenting. Tentu yang melibatkan guru, siswa dan orangtua atau wali siswa.
“Dengan parenting, antara guru dan siswa sangat friendly, ” katanya.
Namun, terkait dengan solusi jangka panjangnya, menurut Sugiri nampaknya akan dilakukan regrouping sekolah. Regrouping atau merger dinilai menjadi solusi untuk kesulitan untuk mendapatkan siswa saat ini. Tetapi yang harus digarisbawahi, setiap desa/kelurahan minimal harus ada 1 SDN yang masih aktif. Hal tersebut penting dilakukan, supaya negara hadir di tingkat grassroot untuk melayani pendidikan masyarakat.
“Setiap desa/kelurahan harus ada SD negerinya. Negara harus hadir untuk layanan pendidikan, tetapi juga harus ada siswanya,” pungkasnya. (end/ted)
