Pendidikan & Kesehatan

KASN Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Mutasi Pegawai Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Sebuah fail elektronik surat Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) beredar di dunia maya. Surat tersebut perihal rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Surat bernomor R-3417/KASN/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 itu ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto. Dalam surat tersebut dijelaskan, KASN telah memeriksa laporan pengaduan terkait mutasi pegawai di tubuh Pemkab Jember, dan menemukan adanya pelanggaran sistem merit dalam mutasi tersebut.

KASN merekomendasikan kepada Bupati Jember Faida sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk meninjau kembali dua surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pertama, Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 821.2/222/414/2019 tanggal 22 Juli 2019. KASN menemukan, dalam SK tersebut terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang diberhentikan dalam jabatan dan diangkat dalam jabatan baru dengan tidak memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kerja dari PNS dimaksud. Selanjutnya agar kepada PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berkas lampiran surat KASN disebutkan, mutasi tiga PNS yang melanggar sistem merit karena kompetensi dan syarat jabatan tidak sesuai adalah:

1. drg. Nur Cahyohadi, semula menjabat Kepala Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik pada RSD dr. Soebandi, dimutasi menjadi Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

2. drg. Umi Kusmiati, semula Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik pada RSD Kalisat, dimutasi menjadi Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

3. Endang Sulistyowati, semula Kepala Bidang Keperawatan pada RSD dr. Soebandi, dimutasi menjadi Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

SK kedua yang direkomendasikan untuk ditinjau adalah bernomor 821.2/161/414/2019 tertanggal 11 Juni 2019. SK itu merotasi jabatan Ruslan Abdul Gani dari posisi Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Jember menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Yuliani Harimurti yang semulai menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Jember. Mutasi itu dilakukan tanpa ada uji kompetensi dan tidak melalui rekomendasi dari KASN.

Selain nama-nama di atas, KASN menemukan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memutasi Lingga Saputra dan Taufiqul Hayat tanpa memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, dan rekam jejak jabatan dan pengalaman bertugas para pegawai, sehingga tidak sesuai dengan sistem merit.

KASN mengingatkan kepada Pemkab Jember agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengangkat, memindah, dan memberhentikan dari jabatan pimpinan tertinggi termasuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada masa yang akan datang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, rekomendasi yang dikeluarkan KASN bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Jika tidak ada tindak lanjut, maka KASN dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang bewenang atas pelanggaran prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi surat itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, akan segera menindaklanjutinya. “Ibu Bupati prihatin, beliau belum menerima suratnya, tapi sudah viral. Tapi prinsip kami akan menindaklanjuti rekomendasi KASN. Paling tidak sebelum 14 hari akan kami berikan jawaban ke KASN. Sekarang kami menyiapkan konsultasi ke KASN agar ke depannya lebih baik lagi,” katanya.

Mirfano mengatakan, ada tiga poin rekomendasi. “Akan segera kami tindaklanjuti,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar