Surabaya (beritajatim.com) – Pemotongan anggaran pendidikan semakin mencuat dan menimbulkan kekhawatiran di tengah persiapan Indonesia Emas 2045. Pemerintah mengklaim ini sebagai langkah efisiensi fiskal, namun apakah itu benar-benar efisien atau justru mengancam kualitas pendidikan?
Menurut Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof. Tuti Budirahayu, pemotongan anggaran harus dipertimbangkan dengan cermat. Sektor penting seperti infrastruktur pendidikan dan pengembangan kapasitas pengajar tidak boleh terabaikan.
“Jika pemeliharaan fasilitas atau peningkatan sarana belajar dikurangi, itu sangat berisiko. Kerusakan fasilitas, laboratorium yang tidak memadai, dan kurangnya akses pendidikan akan berdampak pada kualitas pendidikan,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).
Pemangkasan anggaran juga bisa menghambat pengembangan kompetensi guru. “Pemotongan dana pelatihan guru harus dipikirkan dengan hati-hati. Efisiensi jangan sampai mengorbankan program utama yang mendukung pengembangan pendidik,” tambahnya.
Kebijakan ini juga berdampak pada moral tenaga pendidik dan semangat siswa. Program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mendukung siswa dari keluarga kurang mampu kini terancam. “Masyarakat dan mahasiswa resah karena informasi yang belum jelas. Pemerintah harus segera memberi kepastian agar tidak terjadi kegelisahan lebih lanjut,” katanya.
Jika kebijakan ini tidak diiringi komunikasi yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. “Jika pendidikan dianggap sekadar pelengkap, bukan prioritas utama, masalah kepercayaan akan semakin dalam. Negara maju selalu menjadikan pendidikan sebagai pilar utama,” tegasnya.
Namun, Prof. Tuti juga melihat pemangkasan anggaran sebagai peluang untuk memperbaiki pengelolaan dana pendidikan yang selama ini kurang transparan. “Banyak anggaran yang digunakan dengan tujuan yang tidak jelas. Jika efisiensi dilakukan dengan kontrol yang ketat dan transparan, ini bisa meningkatkan akuntabilitas,” ujarnya.
Namun, ia menekankan, efisiensi tidak boleh menyentuh sektor-sektor yang krusial untuk kualitas pendidikan. “Program literasi, penguatan kapasitas guru, dan kesejahteraan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas. Efisiensi yang sembarangan bisa merusak kualitas SDM Indonesia di masa depan,” katanya.
Prof. Tuti menyarankan agar penghematan dilakukan berdasarkan data dan audit menyeluruh. “Pastikan pemangkasan anggaran tidak mengurangi sektor yang penting. Kualitas pendidikan harus diperkuat, bukan dipotong,” tambahnya.
Pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya pada sistem pendidikan jangka panjang. [ipl/kun]
