Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjelang musim penghujan. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan hingga warga, diminta terlibat aktif dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana.
Ajakan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi saat membuka Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka Edukasi Kebencanaan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto di Taman Bahari Majapahit (TBM), Kecamatan Prajurit Kulon.
“Bencana memang tidak selalu dapat kita cegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi, dampaknya dapat kita tekan, dan keselamatan masyarakat dapat kita persiapkan. Di sinilah letak tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Menurut Rachman, kesiapsiagaan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Penanggulangan bencana membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, TNI-Polri, tenaga kesehatan, relawan hingga masyarakat.
Setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk jalur koordinasi agar mampu bergerak cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
Wakil Wali Kota yang akrab disapa Cak Sandi itu menyebut ada tiga aspek penting dalam membangun ketangguhan daerah. Ketiganya meliputi kesiapsiagaan sebagai ukuran kapasitas pemerintahan, pengurangan risiko sebagai bagian dari kualitas pembangunan kota, serta ketangguhan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana.
Dia juga mengingatkan bahwa memasuki musim penghujan, Kota Mojokerto berpotensi menghadapi sejumlah ancaman, seperti banjir, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga gangguan infrastruktur.
Karena itu, pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan pembangunan. Seluruh perangkat daerah diminta mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat dan risiko lingkungan dalam setiap kebijakan.
Pengelolaan drainase, ruang resapan air, sungai, saluran, sampah hingga lingkungan permukiman dinilai memiliki keterkaitan dalam mengurangi kerentanan wilayah terhadap bencana.
“Kesiapan yang sesungguhnya terlihat ketika setiap unsur memahami tanggung jawabnya, mengetahui jalur koordinasinya, dan mampu mengambil tindakan secara cepat serta tepat,” ujarnya.
Cak Sandi berharap apel dan edukasi kebencanaan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Kegiatan itu harus menjadi sarana evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan seluruh unsur dalam menghadapi kondisi darurat.
“Ukuran kesiapsiagaan kita bukan terletak pada seberapa banyak personel dan peralatan yang kita miliki, melainkan pada seberapa cepat kita mampu bergerak, seberapa baik kita bekerja bersama, dan seberapa banyak warga yang mampu kita lindungi,” pungkasnya.
Sementara itu, kegiatan Edukasi Kebencanaan berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026. Berbagai agenda disiapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.
Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pameran peralatan penanggulangan bencana hingga wahana free flying fox. Acara juga dimeriahkan hiburan musik untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mengenal upaya penanggulangan bencana. [tin/beq]






