Ringkasan Berita:
- Normalisasi sejumlah sungai di Kabupaten Madiun terkendala kewenangan karena sebagian besar aliran berada di bawah pengelolaan BBWS Bengawan Solo.
- DPUPR Kabupaten Madiun baru menyelesaikan normalisasi di kawasan hulu Bendung Sentono, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun.
- Pendangkalan sungai terjadi akibat sedimentasi material tanah yang terbawa aliran air saat hujan dan mengendap di dasar sungai.
- Pemkab Madiun telah mengusulkan pemulihan kawasan hulu, penanaman pohon, serta pembangunan embung dan bendungan kepada pemerintah pusat.
Madiun (beritajatim.com) – Ancaman banjir di Kabupaten Madiun masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya bisa ditangani pemerintah daerah. Sejumlah sungai membutuhkan normalisasi akibat pendangkalan, tetapi upaya pengerukan terkendala persoalan kewenangan. Sebagian besar sungai di wilayah tersebut berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Madiun tidak bisa langsung melakukan penanganan meskipun kebutuhan normalisasi dinilai mendesak. Pemerintah daerah hanya dapat mengerjakan sungai yang masuk dalam kewenangannya.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Madiun, Vindha Bagus Devianto, mengatakan salah satu penanganan yang baru diselesaikan adalah normalisasi di kawasan hulu Bendung Sentono.
“Untuk sungai yang menjadi kewenangan BBWS, tentu kami tidak bisa langsung melakukan pengerukan. Penanganan yang bisa kami lakukan saat ini salah satunya di kawasan hulu Bendung Sentono dan pekerjaannya sudah selesai,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Bagus menjelaskan, pendangkalan sungai terjadi akibat sedimentasi yang berlangsung secara bertahap. Material tanah dari kawasan sekitar terbawa aliran air ketika hujan, kemudian mengendap di dasar sungai. Jika dibiarkan, kondisi tersebut akan mengurangi kedalaman sekaligus kapasitas sungai dalam mengalirkan air.
“Setiap hujan, ada material tanah yang ikut terbawa masuk ke aliran sungai. Lama-kelamaan endapan itu semakin banyak dan membuat dasar sungai naik. Karena itu, pengerukan diperlukan supaya kapasitas alirannya kembali optimal,” jelasnya.
Menurutnya, normalisasi bukan satu-satunya langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi banjir maupun kekeringan. Penanganan juga perlu dilakukan dari kawasan hulu melalui konservasi daerah aliran sungai (DAS), termasuk penanaman kembali pohon serta pembangunan embung dan bendungan.
DPUPR Kabupaten Madiun, lanjut Bagus, telah mengajukan sejumlah program kepada pemerintah pusat. Namun, berbagai usulan tersebut belum memperoleh tindak lanjut karena diduga terkendala keterbatasan anggaran serta pergeseran prioritas pembangunan nasional.
“Kami sebenarnya sudah mengusulkan beberapa program, mulai dari pemulihan kawasan hulu, penanaman pohon, hingga pembangunan tampungan air seperti embung dan bendungan. Harapannya usulan tersebut bisa mendapat perhatian karena manfaatnya cukup besar untuk pengendalian banjir dan kekeringan,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Madiun tetap melakukan penanganan pada titik-titik sungai yang menjadi kewenangannya. Salah satunya normalisasi di kawasan hulu Bendung Sentono, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun.
Pekerjaan yang menelan anggaran sekitar Rp60 juta tersebut dilakukan untuk mengatasi pendangkalan sungai. Pemkab berharap pengerukan tersebut dapat memperbaiki aliran air dan mengurangi potensi luapan saat hujan deras.
“Setidaknya melalui pekerjaan yang sudah kami lakukan, kapasitas aliran di kawasan tersebut bisa lebih baik. Sehingga ketika debit air meningkat, risiko luapan akibat pendangkalan dapat dikurangi,” tandasnya.
Meski demikian, penanganan banjir di Kabupaten Madiun membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh. Tanpa normalisasi dan pemeliharaan sungai secara berkelanjutan, terutama pada aliran yang menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo, ancaman luapan air saat musim penghujan masih menjadi perhatian. [rbr/beq]
