Persoalannya tentu saja bukan hanya soal kata “goblok”, melainkan mengapa seorang presiden merasa perlu menggunakan bahasa sekeras itu ketika berhadapan dengan kritik.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan biaya pendidikan di sekolah dan universitas negeri digratiskan dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Presiden berjanji segera mengadakan rapat terbatas untuk mewujudkannya. Niatnya itu disampaikan saat berbicara pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September 2026.
Ada bagian pidatonya yang kemudian memantik perbincangan di ruang publik. Ketika menanggapi kritik, Prabowo melontarkan sindiran keras terhadap para pengamat atau pakar yang mengkritik program pemerintah. Ia menilai pakar tidak memahami esensi perjuangan menyejahterakan rakyat.
“Saking pintarnya, jadi goblok,” katanya disambut tepuk tangan.
Kritik dan Fitnah
Persoalannya, mengapa seorang presiden merasa perlu menggunakan bahasa sekeras itu ketika berhadapan dengan kritik. Jadi, mari kita simak konteksnya.
Dalam pidato itu, ia sedang berbicara tentang tekadnya menyejahterakan rakyat, mengatasi kelaparan, stunting, dan persoalan gizi. Setelah itu ia menyinggung sejumlah pakar yang dinilainya telah berubah dari kritik menjadi fitnah.
Ada beberapa lapisan yang perlu disimak.
Pertama, bahasa keras bisa muncul ketika kritik dirasakan sebagai serangan terhadap niat. Ini yang paling menarik. Prabowo tampaknya tidak hanya sedang membantah isi kritik, tetapi juga sedang mempertahankan niat di balik kebijakannya.
Pesannya kira-kira: Saya berjuang untuk rakyat. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan perjuangan itu justru merugikan rakyat, saya merasa ada sesuatu yang tidak dipahami.
Itulah sebabnya sebelum melontarkan kalimat tersebut, Prabowo cukup panjang berbicara tentang kelaparan, gizi, stunting, pendidikan, dan cita-citanya melihat Indonesia sejahtera.
Dengan kata lain, kritik terhadap kebijakan dapat terasa berbeda bagi seorang pemimpin ketika ia memaknainya sebagai penyangkalan terhadap niat baiknya.
Tetapi di sinilah masalah komunikasi politiknya: niat baik tidak otomatis membuat sebuah kebijakan benar. Kebijakan tetap harus diuji melalui data, pelaksanaan, dampak, dan kritik.
Kedua, tentu ada perbedaan antara “kritik” dan “fitnah” — dan Prabowo sendiri membuat pembedaan itu. Ini penting agar kita tidak menyederhanakan pernyataannya sebagai “Prabowo anti-kritik.”
Dalam pidatonya, ia mengatakan ada “beberapa pakar” yang menurutnya melontarkan fitnah. Setelah itu ia menekankan pentingnya intellectual honesty. Jadi faktanya, sasaran ucapannya tidak dinyatakan sebagai semua pakar atau semua pengkritik.
Persoalannya adalah, di mana batas antara kritik keras dan fitnah?
Dan, karena Prabowo tidak menyebut siapa yang dimaksud serta apa tudingan spesifik yang dianggap fitnah, publik tidak mempunyai cukup informasi untuk menguji tuduhan itu.
Ketiga, mohon dimaklumi, bahasa “goblok” mempunyai konsekuensi yang jauh lebih besar daripada maksud awalnya. Ini justru persoalan komunikasi yang paling menarik.
Ketika presiden mengatakan: “Saking pintarnya jadi goblok”, maka perhatian publik sangat mudah berpindah dari substansi kebijakan menjadi pertengkaran antara presiden dan para pakar.
Akibatnya, perdebatan tentang: Apakah program pemerintah tepat? Bisa berubah menjadi: Siapa yang lebih pintar—presiden atau pakar?
Kita tahulah, itu bukan pertanyaan yang produktif. Seorang pakar bisa salah. Seorang presiden juga bisa salah. Seorang presiden bisa benar meskipun dikritik. Seorang pakar bisa benar meskipun kritiknya tidak menyenangkan.
Ukuran akhirnya tetap argumentasi, bukti, data, dan hasil kebijakan. Bahkan ada kritik publik yang kemudian menyoroti bahwa pernyataan tersebut berpotensi mempersempit ruang perdebatan berbasis pengetahuan.
Keempat, ada paradoks besar dalam posisi seorang presiden. Ini mungkin bagian yang paling menarik untuk kita renungkan. Semakin tinggi seseorang berada dalam struktur kekuasaan, semakin penting baginya mendengar suara yang tidak menyenangkan.
Seorang bawahan bisa berkata: “Pak, program ini bagus.” Tetapi yang lebih berharga bagi pemimpin adalah orang yang berani mengatakan: “Pak, ada persoalan di sini. Data menunjukkan begini.”
Bukan berarti pengkritik selalu benar. Tapi bukankah kritik yang salah dapat dibantah dengan data. Kalau pakar mengatakan program A gagal, pemerintah dapat menunjukkan data bahwa program A berhasil.
Kalau pakar mengatakan anggarannya terlalu besar, pemerintah dapat membuka perhitungan anggarannya.
Kalau pakar mengatakan implementasinya bermasalah, pemerintah dapat menunjukkan data pelaksanaan di lapangan.
Dengan begitu, pemerintah tidak perlu memenangkan pertengkaran dengan kata-kata; pemerintah memenangkan perdebatan dengan bukti.
Kelima, mengapa pemimpin bisa berbicara kasar? Sampai di titik ini kita sebaiknya berhati-hati untuk tidak mengklaim mengetahui motif batin Prabowo.
Retorika Politik
Dari konteks pidatonya, ada beberapa kemungkinan komunikasi yang dapat dibaca. Di antaranya, rasa frustrasi. Ia merasa tujuan yang menurutnya jelas—menyejahterakan rakyat—justru ditafsirkan secara negatif.
Lainnya, respons terhadap tudingan yang dianggap personal. Ia tidak hanya menyebut kritik, tetapi mengaitkannya dengan “fitnah”.
Ini juga tentang karakter retorika politik. Pidato di forum partai berbeda dengan konferensi pers atau pernyataan kenegaraan. Di depan kader, bahasa emosional dan spontan bisa muncul lebih mudah. Prabowo bahkan menyadari kalimat itu kemungkinan akan dipotong dan diulang-ulang.
Kita membaca adanya keinginan menegaskan posisi. Bahasa keras kadang digunakan untuk menunjukkan bahwa pemimpin tidak merasa gentar menghadapi kritik.
Namun ada konsekuensinya: ketegasan dan kekasaran bukan hal yang sama. Di sinilah kita melihat persoalan yang lebih dalam. Pertanyaannya bukan: “Bolehkah presiden marah?”
Sebab tentu manusiawi seorang presiden marah atau tersinggung. Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Bagaimana seorang pemimpin mengubah kemarahan terhadap kritik menjadi jawaban yang lebih kuat daripada kritik itu sendiri?”
Itulah kualitas komunikasi kepemimpinan.
Kalau seorang pakar berkata, “Program pemerintah keliru,” jawaban terkuat bukan “Anda goblok.” Jawaban terkuat sebaiknya berbunyi: “Tunjukkan datanya. Ini data pemerintah. Mari kita uji bersama.”
Di situlah kekuasaan bertemu dengan pengetahuan. Kita bisa melihatnya dari sudut pandang: “Ketika Presiden Berdebat dengan Para Pakar”. Atau yang lebih reflektif: “Pemimpin Tidak Selalu Membutuhkan Pujian”. Atau lagi: “Di Antara Kritik, Fitnah, dan Kejujuran Intelektual”.
Ada Harga
Kejujuran intelektual mahal bukan karena sulit mengetahui kebenaran, tetapi karena ada harga yang harus dibayar ketika kita mengatakannya. Seorang pakar mungkin kehilangan akses atau posisi. Seorang pejabat mungkin kehilangan popularitas. Seorang akademisi mungkin berhadapan dengan kolega. Seorang wartawan bisa kehilangan nara sumber.
Ada satu paradoks yang menarik: Orang yang tidak tahu sering sangat yakin. Orang yang sungguh-sungguh berpikir justru lebih sering berkata, “Saya perlu memeriksa lagi.”
Karena itu, kejujuran intelektual bukan berarti selalu benar. Kejujuran intelektual adalah kesediaan untuk mengubah pendapat ketika bukti menunjukkan bahwa kita keliru.
Ada nasihat bagus dari orang tua kita: “Kejujuran intelektual bukan keberanian mengatakan apa yang kita yakini benar, melainkan keberanian mengakui ketika keyakinan kita ternyata tidak benar.”
Dan mungkin inilah yang membuat kejujuran intelektual terasa semakin mahal: kita hidup dalam zaman ketika orang lebih mudah mendapatkan pembenaran daripada koreksi.
Saya akan mengakhiri naskah ini dengan mengatakan, inti yang paling layak dipertahankan adalah: Kritik tidak selalu benar, tetapi kekuasaan tetap membutuhkan kritik. Pakar tidak selalu benar, tetapi ilmu tetap membutuhkan kejujuran. Media tidak selalu benar, tetapi publik tetap membutuhkan media yang mau mengoreksi dirinya sendiri.
Kejujuran intelektual adalah keberanian untuk tidak mengorbankan kebenaran demi mempertahankan posisi. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi mencari bagaimana ruang publik dapat tetap waras ketika setiap pihak merasa dirinya paling benar. [Zainal Arifin Emka]
