Lamongan (beritanatim.com) – Sebanyak 58.000 pekerja rentan di Kabupaten Lamongan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sehingga peserta terbebas dari iuran kepesertaan selama tiga hingga enam bulan pertama.
Dari total 58.000 penerima manfaat, sebanyak 31.895 merupakan petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, mengatakan langkah yang dilakukan Lamongan dapat menjadi model perluasan perlindungan pekerja di daerah lain.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak telah mendorong capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Lamongan mencapai 33,28 persen. Angka tersebut mendekati target 2026 sebesar 34,35 persen dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur yang tercatat 28 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keberpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” kata Irvansyah, saat peluncuran kepesertaan 58.000 pekerja rentan penerima DBHCHT, di Pendopo Lokatantra Lamongan, Kamis (12/11/2026).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan, kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah tersebut, merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Yuhronur berharap para penerima manfaat dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri, setelah masa bantuan tiga hingga enam bulan berakhir.
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” kata Yuhronur.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, M. Zamroni, menjelaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang menghadapi risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja.
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau risiko kematian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” kata Zamroni. (fak/ian)
