Jember (beritajatim.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember melarang pemberangkatan atlet secara mandiri sesuai keinginan pengurus cabang olahraga masing-masing untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII.
KONI Jember akan resmi memberangkatkan 400 orang atlet. Ketua Bidang I KONI Jember Soetriono mengatakan, atlet yang berangkat mandiri merupakan problem bersama. “Sudah diputuskan pada rapat terakhir, (keberangkatan) mandiri tidak diperkenankan,” katanya, ditulis Senin (17/7/2023).
“Kenapa? Kita harus mempertimbangkan. Kalau berangkat mandiri, misalkan fasilitasnya, akan berbeda nanti. Kemudian kaos tim juga akan berbeda. Ini kan akan jadi permasalahan. Warna kaosnya beda, yang satunya dibiayai pemda, satunya tidak. Sekarang tidak masalah, tapi begitu pelaksanaan bisa jadi masalah,” kata Soetriono.
KONI Jember berharap kepada semua pengurus cabang olahraga melihat situasi dan kondisi masing-masing. “Dia harus introspeksi, kira-kira bisa mendapat medali tidak? Kalau tidak dapat, ngapain harus berangkat. Ini bukan ajang untuk coba-coba, tapi ajang bergengsi untuk menunjukkan bahwa kita berprestasi,” kata Soetriono.
Namun ternyata Asosiasi Sepak Bolla PSSI Kabupaten Jember bertekad memberangkatkan tim sepak bola wanita dengan biaya mandiri. “Tim putri sudah diputuskan (dibiayai) mandiri, sehingga tidak ada pengaruh apa-apa dengan jatah KONI, karena memang jatah anggaran dari KONI tidak ada,” kata Ketua Askab PSSI Jember Try Sandi Apriana.
Soetriono enggan menanggapi lebih jauh hal tersebut. “Kami belum bisa memutuskan. Silakan ke Pak Ketua KONI. Saya tak bisa menjawab. Keputusannya bersama, bahwa mandiri tidak bisa diberangkatkan,” kata dosen Universitas Jember ini.
Soetriono mengatakan, ada sejumlah cabang olahraga yang ingin berangkat mandiri. “Saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Ada usulan ke WA. Tapi saya tidak menanggapi, karena sudah ada keputusan bersama. Kalau saya ngomong lain, keputusan bersama itu akan hilang,,” katanya.
Soetriono mengajak semua pihak berpikir jernih dan sabar. “Sebenarnya saya dulu punya konsep biaya mandiri, tapi harus dilihat. Misalkan satu cabor, satu atlet, menghabiskan biaya berapa untuk berangkat. Kalau menghabiskan Rp 5 juta, yang mandiri harus berani membayar Rp 5 juta agar seragam,” katanya.
“Cuma harus ada kesepakatan di awal. Semacam pakta integritas: bahwa membayar ini sesuai dengan yang dibiayai pemerintah daerah, tapi tidak akan ngomong apapun bahwa (berangkat dengan) biaya sendiri,” kata Soetriono. Dengan kata lain, para atlet yang berangkat secara mandiri tidak boleh mempublikasikan asal-muasal biayanya kepada masyarakat.
Soetriono tidak melanjutkan ide tersebut, karena KONI Jember sudah memutuskan bersama soal larangan pemberangkatan atlet secara mandiri. Jika ada pengurus cabor yang tetap ngotot memberangkatkan secara mandiri, ia tidak berani berkomentar lebih jauh. “Saya tidak bisa mengatasnamakan KONI untuk memutuskan sendiri. Pengurus harian harus bersama-sama memutuskan,” katanya.
Sebenarnya KONI Jember tidak terlalu kaku. “Kalau misalkan supporting (anggaran) ditambah, ya monggo. Tapi kalau tidak ditambah, kami tetap kukuh pada kuota 400 orang (dalam satu kontingen). Siapa yang mau membiayai? Saya khawatir Anda berangkat biaya sendiri, lalu saat pulang, gagal atau berhasil (merebut medali), pasti akan ngomong. Ada klaim pastinya,” kata Soetriono.
Soetriono ingin ada pertemuan antara KONI Jember dengan beberapa pihak. “Bukan untuk mencari solusi biaya sendiri, tapi mencari solusi agar TC (Training Center atau Pemusatan Latihan) dibiayai penuh oleh pemerintah daerah,” katanya. [wir].
