Ringkasan Berita:
- Komisi B DPRD Bojonegoro menyoroti capaian pendapatan BPR dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang belum memenuhi target dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
- BPR diminta segera mengisi jabatan direktur dan komisaris yang masih kosong agar pengelolaan perusahaan lebih optimal.
- BBS diminta mempertahankan bisnis inti di sektor migas sekaligus mengembangkan usaha nonmigas sesuai kemampuan dan perizinan perusahaan.
- Komisi B mendorong Pemkab Bojonegoro mengkaji peluang Participating Interest (PI) di sejumlah lapangan migas selain Banyu Urip, seperti JTB, Sukowati Field, Kolibri, dan Banyu Geni.
Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan Komisi B DPRD setempat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Dua perusahaan yang mendapat perhatian khusus adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) karena capaian pendapatannya belum memenuhi target.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2027, Selasa (10/11/2026). Komisi B meminta seluruh BUMD memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menangkap peluang bisnis strategis.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, mengatakan evaluasi terhadap BUMD mengacu pada capaian pendapatan tahun berjalan sebagai salah satu dasar penyusunan target pada 2027.
Dari hasil pembahasan, sejumlah BUMD tercatat telah melampaui target pendapatan. Salah satunya PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Namun, BPR dan BBS masih menjadi perhatian karena realisasi pendapatannya belum sesuai target.
“Kami meminta sisa waktu sekitar satu setengah bulan ini dimaksimalkan untuk meningkatkan persentase capaian pendapatan. Peluang bisnis strategis yang menghasilkan juga harus benar-benar ditangkap,” kata Sally, Rabu (11/11/2026).
Khusus BPR, Komisi B menilai belum tercapainya target pendapatan perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, kondisi tersebut terjadi di tengah belum definitifnya posisi direktur dan masih kosongnya jabatan komisaris.
Menurut Sally, pengisian jabatan strategis tersebut perlu segera dilakukan agar pengelolaan perusahaan berjalan optimal. Dengan demikian, BPR diharapkan bisa langsung mengejar target pendapatan sejak awal 2027.
Sementara terhadap BBS, Komisi B meminta perusahaan tetap mempertahankan bisnis inti di sektor minyak dan gas bumi (migas), sembari mulai mengembangkan usaha di sektor nonmigas.
Namun, pengembangan bisnis tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan perizinan yang dimiliki. Komisi B juga meminta evaluasi terhadap rencana bisnis serta target usaha BBS yang diperkirakan belum mampu memenuhi target setoran pendapatan.
“Bisnis inti di bidang migas harus tetap dipertahankan. Namun, BBS juga harus mulai merambah bisnis nonmigas tanpa meninggalkan core business-nya. Kami memahami masih ada keterbatasan perizinan usaha yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Selain mengevaluasi kinerja BUMD, Komisi B DPRD Bojonegoro juga mendorong pemerintah daerah memperluas keterlibatan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) sejumlah lapangan migas.
Selama ini, Bojonegoro baru memperoleh PI dari Lapangan Banyu Urip. Padahal, terdapat sejumlah lapangan migas lain yang dinilai memiliki peluang untuk diikuti, seperti Jambaran-Tiung Biru (JTB), Sukowati Field, Kolibri, dan Banyu Geni di Kecamatan Kepohbaru.
Untuk itu, Komisi B meminta Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro segera menyiapkan kajian dan studi persiapan guna memetakan peluang pengambilan PI di lapangan-lapangan tersebut.
Sally menegaskan, manfaat PI tidak hanya sebatas tambahan pendapatan daerah. Keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD juga diharapkan membuka akses informasi mengenai operasional lapangan migas, kondisi produksi, hingga transfer teknologi.
Ia mencontohkan keterlibatan PT ADS dalam pengelolaan PI Banyu Urip yang kemudian berkembang hingga mengikuti kerja sama operasi (KSO) bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
“Kalau kita terlibat dalam PI, manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi. Kita juga bisa mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai kondisi lapangan, produksi, hingga perkembangan operasional migas. Bahkan, kami berharap PI bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi,” ungkapnya.
Menurut Sally, akses informasi operasional yang diperoleh daerah melalui keterlibatan dalam PI menjadi hal penting. Sebab, selama ini Bojonegoro belum mendapatkan informasi secara detail mengenai operasional Lapangan JTB.
Kondisi tersebut berbeda dengan Lapangan Banyu Urip, yang perkembangan lifting maupun perubahan produksinya dapat diketahui melalui keterlibatan BUMD.
“Jangan sampai kita hanya terus menjadi daerah yang ikut dalam pengelolaan Pertamina atau EMCL, tetapi tidak mendapatkan transfer teknologi. Keterlibatan dalam PI diharapkan membuka peluang tersebut,” tambahnya. [fif/beq]
