Magetan (beritajatim.com) – Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan Masruri dicatut untuk melakukan penipuan terkait kepegawaian, mutasi, dan promosi jabatan. Banyaknya pengaduan masyarakat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Magetan terkait adanya penipuan yang mencatut nama Masruri langsung diresponnya dengan membuat Surat Edaran nomor 800/3095/403.203/2022 tentang Edaran Penipuan.
“Belakangan marak penipuan yang mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan dengan modus penerimaan CPNS, mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan kepegawaian lainnya melalui melalui telepon/SMS/Whatsapp hingga media sosial lainya di Kabupaten Magetan,” kata Masruri, Selasa (15/11/2022).
Dalam surat yang diedarkan per tanggal 10 Noember 2022 itu, Masruri menyatakan jika dia tak pernah menghubungi PNS di lingkungan Pemkab Magetan utamanya soal kepagawaian, apaalagi mutasi maupun promosi jabatan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-magetan”]
“Kami tidak pernah menghubungi PNS. Jangan mudah percaya apabila ada oknum yang mengatasnamakan Kepala BKD Kabupaten Magetan atau pejabat lain,” tulis Masruri dalam surat edaran.
Dia meminta pada ASN agar segera melapor kepada atasan atau pihak yang berwenang apabila mendapatkan telepon atau pesan melalui SMS dan Media Sosial yang mengarah kepada upaya penipuan.
“Kami sampaikan kepada ASN di lingkungan masing-masing untuk waspada apabila ada telepon, SMS maupun yang sejenis mengatasnamakan BKD. Sekali lagi saya tegaskan BKD tidak pernah menghubungi PNS dalam hal penerimaan CPNS, Mutasi dan Promosi Jabatan serta pelayanan kepegawaian lainnya,” tegasnya.
Menurut dia, tak hanya satu atau dua orang yang mendapatkan telepon, SMS, atau chat terkait upaya penipuan. Ada banyak ASN yang mengeluhkan hal tersebut. Sehingga, akhirnya dia memilih untuk merespons pengaduan itu dengan membuat surat edaran.
“Ini sebagai penegasan, karena BKD tidak pernah menghubungi secara langsung ke yang bersangkutan. Jika ada mutasi atau promosi jabatan akan langsung ada surat keterangan atau SK, dan akan segera ada undangan pelantikan pejabat baru. Jadi tidak lewat chat pribadi atau telepon pribadi,” katanya. (fiq/kun)
