Surabaya (beritajatim.com) – Target penyelesaian pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan wisata Tunjungan Romansa dipastikan meleset dari jadwal semula. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Eri Irawan, secara terbuka mengungkapkan bahwa molornya proyek ini hingga April 2026 disebabkan oleh adanya kendala teknis krusial yang menuntut penyesuaian desain demi keselamatan publik.
Eri menjelaskan bahwa penundaan ini bukan tanpa sebab. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ditemukan sejumlah bagian konstruksi yang harus direvisi. Langkah ini diambil karena standar keamanan bangunan fasilitas publik di area padat wisatawan seperti Jalan Tunjungan tidak bisa ditawar, sehingga memaksa pelaksana proyek melakukan perombakan teknis di lapangan.
“Kami berharap JPO Tunjungan bisa segera dituntaskan. Meski tidak dikerjakan lewat APBD, tapi harus tertib. Utamakan aspek teknis keamanan bangunan,” tegas Eri Irawan saat dikonfirmasi mengenai progres pembangunan tersebut, Kamis (11/12/2025).
Legislator yang membidangi pembangunan ini memaparkan bahwa revisi struktur menjadi syarat mutlak sebelum JPO tersebut dibuka untuk umum. Akibat adanya perubahan desain dan penyesuaian konstruksi tersebut, durasi pengerjaan otomatis bertambah panjang hingga memasuki awal triwulan kedua tahun depan.
“Penyesuaian teknis merupakan konsekuensi dari komitmen memastikan fasilitas publik dibangun dengan standar keselamatan tertinggi,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.
Meskipun mengalami keterlambatan, Eri meminta masyarakat melihat hal ini dari sisi positif. Menurutnya, tambahan waktu pengerjaan ini harus dimanfaatkan untuk memastikan kualitas bangunan benar-benar prima. JPO baru ini digadang-gadang tidak hanya sekadar jembatan penyeberangan, melainkan menjadi elemen beautifikasi yang mempercantik wajah Jalan Tunjungan sebagai destinasi wisata unggulan Surabaya.
“Tambahan waktu pengerjaan justru diharapkan menghasilkan JPO yang lebih baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan,” imbuhnya.
DPRD Surabaya memastikan akan terus mengawal ketat proses pengerjaan proyek yang didanai oleh pihak swasta melalui skema kolaborasi ini. Eri menekankan bahwa meskipun bukan proyek APBD, pengawasan terhadap standar teknis dan regulasi keselamatan tetap menjadi prioritas utama dewan agar tidak membahayakan pengguna jalan di kemudian hari.
Hingga saat ini, aktivitas konstruksi masih terus berjalan di lokasi. Dengan target baru yang ditetapkan rampung pada April 2026, DPRD berharap percepatan yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar JPO Tunjungan nantinya benar-benar aman, estetis, dan fungsional mendukung pariwisata kota. [asg/beq]
