Gresik (beritajatim.com)- Tujuh fraksi di Dewan Gresik melakukan evaluasi terkait penggunaan APBD tahun 2021 melalui pandangan umum (PU) fraksi di rapat paripurna terhadap nota pertanggungjawaban anggaran.
Ketua Dewan Gresik, Abdul Qodir menuturkan, rapat paripurna ini disampaikan secara terbuka supaya tahu mekanisme penggunaan serta penyerapan anggaran di tahun 2021. “Di rapat ini kami juga menghadirkan Bupati Gresik beserta sejumlah kepala OPD, sekda, asisten sekda dan beberapa camat,” tuturnya, Selasa (14/06/2022).
Sejumlah fraksi yang menyampaikan evaluasinya, diberi kesempatan membacakan masukan atau usulan terkait penggunaan anggaran APBD 2021. Salah satunya dari F-PDIP melalui jubirnya Mega Bagus Saputro. Partainya mengapresiasi kinerja bupati. Namun, ada catatan yang segera ditindaklanjuti. Salah satunya penggunaan anggaran covid-19. “Kami minta penjelasan mengenai recofusing anggaran yang dipakai untuk penanganggulangan covid-19,” ujarnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-sidoarjo”]
Evaluasi F-PDIP berbeda apa yang dilakukan oleh F-Gerindra. Partai ini meminta evaluasi serta mencermati APBD dari semula yang ditargetkan Rp 3,2 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp 3,1 triliun. Artinya, ada kekurangan Rp 100 miliar dari target yang disepakati.
“Kekurangan itu kami menyoroti 13 OPD. Dari jumlah itu, hanya 4 OPD yang memberikan target. Sisanya belum memenuhi target. Utamanya potensi retribusi parkir serta dinas perizinan diharap terus ada inovasi,” kata jubirnya Taufik.
Sementara F-Demokrat melalui perwakilannya Suberi hanya memberikan beberapa catatan. Utamanya dalam hal pembenahan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Giliran F-Partai Golkar melalui juru bicara Asroin Widiana menyatakan partainya menyoroti perlunya terobosan bagaimana mendapatkan retribusi untuk meningkatan pendapatan asli daerah. “Perlu terobosan baru bagaimana mendapatkan retribusi dari galian C. Bukan izinnya tapi kegiatannya dimana estimasinya bisa mendapatkan Rp 15 miliar dari pendapatan ini,” paparnya.
Sementara fraksi gabungan Amanat dan Pembangunan serta Nasdem. Evaluasinya sama yakni meminta OPD meningkatkan kinerjanya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
Terakhir F-PKB memberi catatan mengenai pendapatan daerah yang masih jauh dari harapan. Fraksi menilai agar pendapatan di tahun 2022 bisa ditingkatkan lagi karena masih banyak celah yang bisa digarap guna mendongkrak pendapatan asli daerah. “Kami mohon kepada eksekutif atau bupati di tahun 2022 memaksimalkan kinerja OPD-nya,” tutup Abdullah Hamdi. [dny/kun]
