Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Penyerahan Uang Suap Hakim Itong di Halaman Parkir PN Surabaya

Barang bukti sejumlah uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim PN Surabaya

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Itong Isnaini Hidayat (IIH) yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Hamdan (HD) yang merupakan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka.

Keduanya menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di PN Surabaya Jawa Timur menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya telah melakukan pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup,
maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan.

“HD (Hamdan, red) dan IIH (Itong Isnaini Hidayat, red) ditetapkan sebagai tersangka penerima (uang) dan HK (Hendro Kasiono, red) yang merupakan Pengacara dan Kuasa dari PT SGP (Soyu Giri Primedika, red) sebagai tersangka pemberi (uang),” ujar Nawawi, di Gedung KPK, Kamis (20/1/2022).

Dalam keterangan tersebut juga terungkap penyerahan uang suap dilakukukan di halaman parkir Pengadilan Negeri Surabaya sekitar pukul 13.30 Wib Rabu (12/1/2022).

“KPK menerima informasi penyerahan uang oleh HK kepada HD di halaman parkir pengadilan Negeri Surabaya, Setelah itu petugas KPK mengamankan kedua tersangka dan membawa ke Polsek Genteng untuk diperiksa,” ungkap Nawawi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

Dia menambahkan, saat ini para tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022. Untuk tersangka Hendro ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan Itong ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

“Operasi Tangkap Tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan,” ujarnya.

Nawawi mengakui sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi, terlebih melibatkan seorang Hakim dan Panitera Pengadilan yang notabene adalah seorang Aparat Penegak Hukum. Menurutnya, aparat Penegak Hukum semestinya menjadi pilar utama dalam menyangga supremasi hukum pemberantasan korupsi dan menjadi contoh
menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak melakukan tindak pidana, apalagi korupsi. (hen/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar