Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Klaim Ada Kejanggalan dalam Kasus Hanny Layantara

Surabaya (beritajatim.com) – Adi Warman Kuasa Hukum Hanny Layantara sang pendeta yang terjerat kasus pencabulan mengklaim ada kejanggalan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Adi menduga adanya penggelapan berkas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan ke PT melalui PN Surabaya, pada 26 Oktober 2020.

Menurut dia, dugaan penggelapan memori banding tersebut diduga adanya unsur kesengajaan dan kurang kehati-hatian dari pihak terkait hingga merugikan kliennya.

“Ini pasti ada sutradaranya dalam menyembunyikan bekas memori dan kontra memori banding, sehingga PT menjatuhkan vonis 11 tahun dan ini sangat merugikan klien saya,” ujarnya.

Adi menegaskan, PT menjatuhkan vonis lebih berat kepada kliennya tersebut karena diduga telah dilakukan penyelundupan berkas memori dan kontra banding dari Abdulrachman Saleh selaku mantan kuasa hukum Hanny Layantara yang telah diputus.

“Ini aneh, klien kami telah mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya pada 22 Oktober 2020, namun memori dan kontra memori banding tersebut sampai ketangan hakim Pengadilan Tinggi,”paparnya.

“Akibat penyelundupan berkas memori dan kontra memori tersebut, maka menimbulkan kesalahan administrasi, antara lain berupa tembusan pengiriman berkas banding kepada mantan penasehat hukumnya,” ungkap Adi lebih lanjut.

Atas kejanggalan tersebut, pihaknya akan melaporkan pihak-pihak yang bersangkutan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisi.

“Saat ini kami telah menyusun laporan dan sesegera mungkin langsung dikirim ke Bawas dan Komisi Yudisi,” tegas Adi.

Terpisah, Eden Bethania Thenu selaku juru bicara dari pihak korban mengatakan Pengajuan banding adalah hak terdakwa. “Sah-sah aja. Jika memang tidak puas dengan putusan PT, ya silakan ajukan kasasi. Kenapa harus membuat kisah-kisah baru yang justru semakin menyudutkan terdakwa,”kata Eden, Jumat (11/12/2020).

“Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Semua fair dan terbuka. Dan perlu diketahui, kasus ini menjadi perhatian publik sedari awal, karena pelaku adalah tokoh agama. Berfikir akan lepas dari jerat hukum, seperti mimpi di siang bolong. Kami keluarga yakin hukum di negara kita ini berpihak kepada kepentingan anak,”pungkasnya.

Untuk diketahui, putusan dengan Nomor: 1342/PID.SUS/2020/PT SBY pada 25 November 2020 lalu, menjatuhkan hukuman pidana selama 11 tahun, satu tahun lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis 10 tahun penjara. [uci/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar