Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Dana Covid Jember Rp 107 M Tak Jelas, Bupati Hendy Setuju Aparat Hukum Bertindak

Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) dalam pertemuan dengan BPK, Rabu (29/9/2021).

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap DPRD Jember, Jawa Timur, segera melaporkan temuan Rp 107,097 miliar dana penanganan Covid-19 oleh Badan Pemeriksa Keuangan ke aparat penegak hukum.

“Perlu ada proses (hukum). Kalau tidak, opini (terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah) kita tidak akan pernah baik. Sebaik apapun kami bekerja pada 2021, penyerapannya sebaik apapun, tapi kalau Rp 107 miliar melekat pada neraca di situ, kami tetap tidak bisa apa-apa, tetap jelek,” kata Hendy, Kamis (30/9/2021).

Pemkab Jember akan kesulitan meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal penilaian audit dari BPK terhadap keuangan Pemkab Jember mempengaruhi kepercayaan publik dan iklim investasi.

“Persoalannya terhadap trust masyarakat. Saya meminta BPK: ‘tolong ada satu kebijakan, kami jangan dinilai (jelek) seperti itu. Karena (hasil audit) BPK ini menjadi bagian sandaran para investor bahwa Jember sudah baik’. Kalau gara-gara ini, (Rp 107 miliar) menempel terus seperti itu, kami tidak mendapat kepercayaan publik: apa yang dikerjakan selama ini. Jadi keberatan saya pada posisi itu,” kata Hendy.

Hendy berharap setelah persoalan dana Covid Rp 107 miliar diserahkan ke aparat penegak hukum, neraca APBD 2022 tak lagi terbebani. Saat ini Rp 107 miliar melekat pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). “APH nanti akan mengambil alih untuk pemeriksaan dan perintah membayar, kalau memang sudah betul dibayar,” katanya.

Hendy menyadari proses hukum pun butuh waktu. “Namun saya tetap mengikuti saran BPK: saya serahkan ke APH. Tapi kami juga minta BPK mendorong agar (kerja) APH bisa cepat selesai, supaya (Rp 107 miliar) keluar dari neraca keuangan Jember APBD 2022,” katanya.

Rp 107 miliar ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan saat mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Uang sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

Temuan Rp 107 miliar ini merupakan salah satu bahasan dalam pertemuan antara Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya, Rabu (29/9/2021). Pertemuan itu juga dihadiri pimpinan DPRD Jember, Sekretaris Daerah Mirfano, pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Tim Komunikasi Audit.

Solusi menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum dikarenakan Pemkab Jember kesulitan untuk melacak pertanggungjawaban anggaran pada masa Bupati Faida itu. “Pemeriksaannya bisa berbulan-bulan, karena untuk mencari orangnya (penerima manfaatnya) tidak gampang juga. Persoalannya waktu sudah mepet, tahun anggaran 2021 mau habis,” katanya.

Hendy mencontohkan pemeriksaan lapangan pekerjaan belanja wastafel yang menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) 2020 sebesar Rp 31,5 miliar yang memakan waktu kurang lebih tiga bulan. “Anda bisa bayangkan, sekarang kalau kami harus memeriksa (pengecekan lapangan) Rp 107 miliar, bisa memakan waktu setahun,” katanya. [wir/but]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar