Ringkasan Berita:
- Harga elpiji non subsidi di Ngawi melonjak hingga Rp260 ribu per tabung dan mulai langka di pasaran.
- Pelaku usaha kuliner mengeluhkan beban operasional meningkat dan kesulitan mendapatkan stok.
- Kenaikan harga terjadi sejak 18 April 2026 tanpa sosialisasi dan memicu aksi pembelian besar-besaran.
- Pertamina menyebut lonjakan konsumsi pasca Lebaran dan faktor global sebagai penyebab utama.
Ngawi (beritajatim.com) – Kenaikan harga elpiji non subsidi di Kabupaten Ngawi dalam sepekan terakhir dikeluhkan pelaku usaha kuliner karena lonjakan harga yang signifikan sekaligus kelangkaan stok di pasaran.
Pada Jumat (24/4/2026), harga elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram di tingkat pengecer mencapai Rp260 ribu per tabung, naik dari sebelumnya Rp231 ribu. Sementara itu, ukuran 5,5 kilogram juga mengalami kenaikan menjadi Rp145 ribu dari sebelumnya Rp115 ribu per tabung.
Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya pasokan di lapangan, sehingga pelaku usaha harus berkeliling ke sejumlah agen untuk mendapatkan gas.
Ana Safitri, karyawan Alas Cafe di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, mengaku kesulitan memperoleh elpiji ukuran 12 kilogram. Dalam operasionalnya, kafe tersebut membutuhkan hingga tiga tabung setiap dua hari.
“Dampaknya ke pelaku kafe sangat berat. Selain harganya naik jadi Rp260 ribu, barangnya juga sulit didapat, harus keliling ke agen. Sementara bahan lain seperti plastik dan minyak goreng juga ikut naik. Kami belum berani menaikkan harga jual,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Triaji Setyawan, karyawan Saung Dhahar di wilayah yang sama. Ia berharap harga elpiji dapat segera turun karena menjadi kebutuhan utama usaha kuliner.
“Harganya sangat tinggi, terakhir Rp260 ribu. Dampaknya berat sekali ke pelaku usaha. Kami berharap harga bisa segera turun,” katanya.
Di sisi lain, pemilik pangkalan elpiji di Ngawi menyebut kenaikan harga terjadi secara mendadak tanpa sosialisasi sebelumnya. Sejak 18 April 2026, harga elpiji ukuran 12 kilogram di tingkat pangkalan naik menjadi Rp228 ribu dari sebelumnya Rp192 ribu, sedangkan ukuran 5,5 kilogram naik menjadi Rp107 ribu dari sebelumnya Rp91 ribu per tabung.
Sukatno, salah satu pemilik pangkalan, mengatakan lonjakan harga memicu aksi pembelian dalam jumlah besar oleh masyarakat.
“Awalnya banyak yang borong. Setelah saya cek, ternyata harga elpiji non subsidi naik. Pembeli banyak yang mengeluh karena perubahan harga ini,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan terus melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran LPG, baik subsidi maupun non subsidi, guna memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa lonjakan konsumsi LPG non subsidi terjadi sejak pasca Idul Fitri, sehingga stok di agen dan outlet lebih cepat habis.
“Saat ini konsumsi masih tinggi, sehingga stok di agen, outlet, dan lainnya lebih cepat habis,” terang Ahad.
Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melakukan pemantauan di lapangan serta menyiapkan langkah mitigasi, termasuk alih suplai dari lokasi terdekat jika diperlukan.
Pertamina juga menegaskan bahwa distribusi LPG non subsidi berbeda dengan LPG subsidi. Pada LPG non subsidi, distribusi akhir berada di agen dan outlet yang dapat menjual langsung ke masyarakat.
Selain itu, harga LPG non subsidi tidak diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET), melainkan mengikuti harga keekonomian dengan mempertimbangkan faktor global, biaya distribusi, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Penyesuaian harga yang terjadi sejak 18 April 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia, biaya transportasi, serta kondisi nilai tukar, mengingat LPG masih bergantung pada impor.
Masyarakat dapat memantau perkembangan harga LPG non subsidi melalui laman resmi MyPertamina, serta mengakses layanan informasi melalui Pertamina Contact Center di nomor 135. [fiq/beq]
