Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
Surat tersebut disampaikan secara langsung saat Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah menyelesaikan kunjungan kerja dari Aceh.
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Dia membenarkan informasi bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Rabu (11/11/2026) malam.
Ketika kembali ditanya mengenai kebenaran penyerahan surat pengunduran diri tersebut, Budi Arie menegaskan jawaban serupa.
Penyerahan surat itu menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan RI-2 dalam pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo.
Keputusan tersebut muncul di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Gibran Tak Ingin Polemik Politik Berkepanjangan
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran telah mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas perkembangan situasi politik dan persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Gibran mengaku telah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Dia juga menyebut tidak ingin persoalan yang berkembang saat ini terus menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya menyangkut langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Dinamika Putusan MK dan MA
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang memicu perdebatan politik dan hukum dalam beberapa waktu terakhir.
Perkembangan tersebut turut memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah situasi itu, Gibran sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk mundur kepada Prabowo. Kini, setelah surat pengunduran diri dikabarkan telah diserahkan, perhatian publik tertuju pada tahapan konstitusional yang harus ditempuh untuk memproses pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan terperinci mengenai tindak lanjut Presiden Prabowo atas surat tersebut maupun penyelesaian mekanisme pengunduran diri di lembaga negara terkait.
Catatan verifikasi redaksi: Kabar penyerahan surat dan konfirmasi Budi Arie telah diberitakan ANTARA, Reuters, dan sejumlah media nasional. Namun, penyerahan surat perlu dibedakan dari selesainya proses pemberhentian secara konstitusional. (ted)
