Blitar (beritajatim.com) – Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan “Reformasi Jilid 2” belakangan ini terus menggema di ruang publik. Merespons eskalasi dan tuntutan kaum intelektual muda tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara.
Alih-alih menepis ancaman demonstrasi tersebut, Hasto justru memberikan pandangan yang sejalan dengan keresahan publik. Ia menyoroti kondisi tata negara saat ini yang dinilainya mulai melenceng jauh dari murwah dan cita-cita Reformasi 1998.
Menurut politisi senior tersebut, rentetan protes dan tuntutan mahasiswa tidak muncul dari ruang hampa. Ada realitas politik yang memicu lahirnya gerakan tersebut. “Tuntutan itu kan ada setting-nya,” ujar Hasto, Minggu (14/6/2026).
Titik berat kritik Hasto tertuju pada salah satu amanat terbesar dan paling sakral dari reformasi yakni penghapusan dwifungsi serta pemisahan institusi militer dan kepolisian.
Ia mengingatkan kembali bahwa negara telah sepakat menempatkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang profesional, netral, dan haram terseret dalam pusaran politik praktis.
Namun, Hasto menyayangkan realitas di lapangan hari ini. Di tingkat implementasi, ia melihat terlalu banyak anomali dan persoalan. Terjadi indikasi perluasan kewenangan dan fungsi yang justru menabrak tugas pokok dan fungsi (tupoksi) asli kedua institusi tersebut.
“Kita lihat reformasi itu kan menghendaki pemisahan TNI dan Polri. TNI-Polri tidak boleh berpolitik. Di tingkat implementasinya kan banyak sekali persoalan sehingga kenapa kemudian harus melakukan perluasan fungsi yang keluar dari tupoksi dari semangat reformasi,” ungkapnya.
Langkah-langkah kekuasaan yang seolah memberikan ruang bagi aparatur negara untuk keluar dari barikade profesionalismenya inilah yang memantik kegelisahan di berbagai sudut masyarakat, termasuk mahasiswa.
Lebih lanjut, Hasto merefleksikan kembali harga mahal yang harus dibayar bangsa ini 26 tahun silam. Reformasi tidak diraih dengan cuma-cuma, melainkan lewat perjuangan berdarah-darah demi menegakkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang bersih dari intervensi kekuasaan.
Melihat indikasi mundurnya nilai-nilai tersebut, Hasto melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang tajam terkait arah bangsa saat ini.
“Itulah yang kemudian melahirkan berbagai gagasan, kok negara ini terpojok-pojok. Reformasi yang dengan susah payah diperjuangkan untuk hadirnya demokrasi, hadirnya supremasi hukum, hadirnya pemisahan TNI dan Polri, kenapa kemudian saat ini dibalikkan kembali?” pungkas Hasto.
Pernyataan Sekjen PDIP ini seolah mengonfirmasi bahwa kemarahan elemen mahasiswa atas wacana “Reformasi Jilid 2” memiliki akar justifikasi yang kuat. Selama supremasi hukum dan netralitas aparatur negara terus dikompromikan, ancaman turun ke jalan tampaknya bukan sekadar gertakan kosong. [owi/suf]
