Blitar (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak geram dengan viralnya biaya seragam mahal di Tulungagung. Emil bahkan mengancam akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan kepada kepala sekolah yang terbukti berbisnis seragam untuk keuntungan pribadi.
“Hati-hati, non job saja bisa,” kata Emil, Senin (24/07/23).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri langsung turun tangan mengatasi viralnya kasus biaya seragam sekolah di Tulungagung yang mahal. Bahkan Emil menyebut Pemprov Jatim telah lebih dahulu mengambil tindakan mengenai biaya seragam mahal jauh sebelum kasus itu viral di medsos.
Kini Pemprov Jatim juga terus melakukan upaya penanganan dan pencegahan hal serupa terjadi. Penandatanganan fakta integritas dari kepala sekolah dan komite sekolah pun dilakukan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
“Kemarin sudah pakta integritas yang tanda tangan bukan hanya kepala sekolah tapi juga komite sekolah,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Emil Dardak: Cerutu Jember Curi Perhatian Internasional
Menurut Emil, persoalan seragam dan sumbangan ini bukan hal yang sederhana, namun justru menjadi hal kompleks. APBD yang menjadi penopang sekolah saat ini hanya mampu untuk mengcover biaya SPP.
Sementara untuk pengembangan program sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tidak mampu disokong oleh APBD.
“Ini bukan masalah gampang, mau dihilangkan total terus ruang untuk bisa misalnya memberikan program tambahan baik untuk sekolah gimana, ilangin pak, kata siapa APBD cukup, ayolah orang yang bilang APBD cukup kita itung-itungan, ya kita sekarang udah bisa SPP tidak boleh ditarik ya kan tapi kalau mau menambah kualitas sekolah apa kita tutup udah pokoknya semuanya tidak boleh jelek-jelek sekalian semuanya, kalaupun ada sekolah yang mau gotong royong jangan gitu? Apa gitu caranya kan tidak segampang itu,” jelas Emil.
BACA JUGA:
Wagub Jatim Emil Dardak Ajak ISMEI Berarung Jeram Hadapi Ekonomi Global
Wakil Gubernur Jawa Timur itu pun akan menertibkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah. Emil juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan bukti autentik mengenai pungutan ataupun paksaan dari pihak sekolah terkait seragam maupun sumbangan.
Hal itu dilontarkan Emil lantaran selama ini sejumlah pihak yang mempersoalkan sumbang sekolah tidak memiliki bukti yang kuat. Lebih dari itu ketika Emil datang ke sekolah yang bermasalah tiba-tiba pihak orang tua tidak ingin permasalahan itu dilanjutkan.
“Pertama kita tertibkan penyimpangan-penyimpangan, berikan saya bukti yang autentik orang dipaksa dicengin, didiskriminasi kasih buktinya, karena setiap saya dapat buktinya saya cek ke sekolah beres, hilang buktinya masalahnya selesai juga dan yang ngadu ke saya tiba-tiba tidak mau memperkarakan,” tutup Emil. [owi/beq]
