Ekbis

UMKM Harus Difasilitasi Naik Kelas dan Terlindung dari Ancaman Predator

Jember (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro harus bisa menjadi sandaran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menyelesaikan persoalan dan memfasilitasinya naik kelas.

BUMN Ultra Mikro ini meliputi Bank Rakyat Indonesia, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Mandiri. Tahun 2020, ada 15 juta nasabah usaha ultra mikro yang mendapat akses pembiayaan dan 19.8 persen rasio kredit. Tahun 2024, mereka ditargetkan membiayai 29 juta nasabah usaha ultra mikro dengan rasio kredit 22 persen.

UMKM secara nasional mencapai 64 juta atau 99 persen dari usaha di Indonesia. Sebanyak 57 juta di antaranya adalah pelaku usaha ultra mikro. “Ultra ini belum masuk mikro, karena saking kecilnya seperti orang jual gorengan, cilok, bakso dorong,” kata Amin Akram, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, usai acara sosialisasi program integrasi ekosistem ultramikro yang digelar Genpro (Global Entrepreneur Professional) di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (6/6/2021).

Amin mengatakan, harus ada itikad politik dari pemerintah dan komitmen untuk membesarkan para pelaku UMKM ini. Ini dikarenakan sampai saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, baru 11 persen UMKM atau sekitar 7,05 juta pengusaha yang dibiayai lembaga pendanaan formal. Sekitar 16 persen atau 10,25 juta UMKM masuk ke platform digital.

Sementara menurut data Bank BRI, 11,4 juta UMKM terlayani perbankan dan lembaga jasa  keuangan formal, lima juta UMKM pinjam ke rentenir, tujuh juta pinjam ke kerabat, dan sisanya belum tahu mau pinjam ke mana.

“Banyaknya jumlah pelaku UMKM ini sebenarnya bukan berita gembira, karena menandakan bahwa iklim bisnis di Indonesia belum sehat. Dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 15.434,2 triliun dan pendapatan per kapita yang lumayan, yang besar sekali sangat sedikit. Sementara mayoritas kecil-kecil,” kata Amin.

BUMN Ultra Mikro (UMi) bisa mengambil peran dalam hal ini. Setidaknya ada lima indikator keberhasilannya. “Pertama, holding BUMN UMi, harus mampu menjadikan kinerja PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bank BRI yang selama ini sudah bagus menjadi jauh lebih bagus lagi,” kata Amin.

Amin menyarankan Holding BUMN UMi ini tetap mempertahankan karakteristik khas anggota yang terbukti cocok dan memberikan kenyamanan bagi nasabah kecil. Kedua, BUMN Ultra Mikro ini harus mampu menjadi sandaran UMKM dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama dalam menjadikan UMKM bankable atau mudah mengakses pembiayaan perbankan. BUMN ini juga perlu menyediakan kredit berbunga rendah maupun skema syariah (bagi hasil) dan memfasilitasi UMKM Go Digital.

“Indikator lainnya adalah keberhasilan memfasilitasi UMKM untuk naik kelas, baik dari sisi omset dan pemasaran maupun nilai aset mereka. Sehingga UMKM mampu berkontribusi lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja maupun sumbangannya pada PDB. Kontribusi UMKM terhadap PDB saat ini mencapai 61 persen,” kata Amin.

Amin meminta holding BUMN Ultra Mikro berperan aktif dalam melindungi UMKM dari ancaman predator, yaitu perusahaan-perusahaan besar termasuk raksasa platform digital yang mengancam eksistensi UMKM. “Caranya dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM,” katanya.

Indikator terakhir, lanjut Amin, holding BUMN Ultra Mikro menjadi entry point (titik masuk) bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi warga yang ingin membuka usaha, untuk mencetak jutaan wirausahawan baru demi kemandirian ekonomi bangsa. “Selain itu menciptakan stabilitas usaha bagi UMKM yang sudah ada, membantu mereka bangkit dan naik kelas,” katanya.

Problemnya, dalam hal mendasar soal data saja, menurut Amin, ada perbedaan antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. “Kami mendorong adanya data tunggal yang bisa menjadi rujukan setiap kementerian atau lembaga untuk mengambil kebijakan,” kata Amin.

Sementara itu, Sekretaris Genpro Jember Eko Wahyudi Anto mengatakan, pihaknya selama ini berperan aktif dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ultra mikro. “Kami membuka kesempatan bagi yang ingin konsultasi terkait kendala dalam usahanya,” katanya.

Genpro secara rutin mengadakan pertemuan offline, untuk berbagi pengalaman, pelatihan, dan kunjungan langsung ke tempat usaha. “Beberapa pengurus Genpro sudah memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai konsultan pendamping UMKM,” kata Eko. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar