Mojokerto (beritajatim.com) – Deputi Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Imam Machdi melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Mojokerto. Kunker kali ini, dalam rangka mendukung Pemkab Mojokerto dalam mengembangkan satu data sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
Kunker yang berlangsung di ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Deputi MIS BPS RI didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jawa timur, Dadang Hardiwan dan kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Hudiono. Sementara Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko rombongan.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengapreasi kunjungan Deputi MIS BPS RI dalam mendukung dan meningkatkan program kerja Pemkab Mojokerto. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto berharap bisa semakin meningkatkan kinerja khususnya dalam menyatukan dan mengolah data untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-mojokerto”]
“Melihat dinamika masyarakat yang begitu cepat, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lainnya, Pemkab Mojokerto perlu untuk menampilkan akuntabilitas berbasis data kepada masyarakat. Data yang istilahnya rinci, data yang betul-betul update, dan data ini mewakili seluruh komponen yang ada,” ungkapnya, Senin (11/7/2022).
Ketika Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah berjalan di Pemkab Mojokerto, maka pemerintah daerah dalam membuat kebijakan kepada masyarakat pasti dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, terkait dengan SPBE dan satu data Palapa, Pemkab Mojokerto akan terus berupaya untuk mengembangkan dengan berkaloborasi dan bersinergi dengan BPS Kabupaten Mojokerto.
“Ketika kebijakan didukung oleh data yang akurat maka kebijakan ini adalah kebijakan yang berdata, bukan kebijakan yang dibuat ala kadarnya karena ada data-data dan bisa disajikan. Jadi kita berproses, bagaimana kita terkoneksi dengan semua, Fiber optic kita juga pengerjaannya secara bertahap tetapi ini menjadi prioritas,” katanya.
Bupati menyatakan terus berkomitmen, dalam mengembangkan pemerintah berbasis elektronik, Pemkab Mojokerto akan menfasilitasi sarana dan prasarana digital dari pemerintah desa hingga ranah pendidikan. Yakni pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
“Kita nanti akan berupaya sampai desa, pemerintah desa nanti terkoneksi dengan fiber optic termasuk juga semua tingkat pelayanan kesehatan dan juga sekolah-sekolah, setidaknya SMP dan SD juga terkoneksi,” pungkasnya. [tin/kun]
