Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Mochamad Machmud mengkritik rencana Wali Kota Eri Cahyadi memberikan dana operasional kepada tiap RT sebesar Rp200 ribu dan tiap RW sebesar Rp300 ribu. Rencana itu mendapat sorotan tajam saat membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023 ini.
Mochamad Machmud mengatakan tambahan dana operasional untuk RT dan RW sangat tidak tepat. Sebab, saat ini pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak sanggup merealisasikan harapan wali kota.
“Seharusnya penurunan belanja seimbang dengan penurunan pendapatan. Tapi ini kenapa menambah-nambah belanja yang tidak prioritas, kenapa tidak pendidikan saja, padahal dengan anggaran sekian itu bisa untuk membangun SMP Negeri,” kata Machmud saat ditemui di Kantor DPRD usai rapat Banggar, Selasa (12/9/2023),
Menurut politisi Partai Demokrat itu wali kota merencanakan dana operasional ke 9107 RT dan 1360 RW yang tersebar di seluruh Surabaya, dengan total anggaran sekitar Rp2,2 miliar dari APBD.
Hal itu dirasa sulit terealisasi, sebab pendapatan Pemkot Surabaya yang tercantum dalam APBD 2023 murni sebesar Rp11,2 triliun, hanya tembus di angkat Rp10,8 triliun saja.
BACA JUGA:
Alat Kelengkapan DPRD Surabaya Fraksi Golkar Berganti
Parahnya, kata Machmud, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024 juga turun, sebesar Rp10,8 triliun dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp11,3 triliun.
Ia juga menilai adanya ketidakwajaran di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, yang masih mengalami rasionalisasi anggaran.
“Maka kami semua menyarankan dana operasional itu ditunda sampai dengan pendapatan Pemkot Surabaya membaik,” ujar mantan aktivis jurnalis ini.
Machmud yang pernah menjadi Ketua DPRD Surabaya periode Tahun 2013-2014 ini meminta pemkot juga menaikkan gaji Kader Surabaya Hebat (KSH), memberikan gaji ke seluruh anggota Karang Taruna dan Dasawisma.
Permintaan itu ia tegaskan, ketika Pemkot Surabaya masih tetap memberikan dana operasional kepada RT dan RW.
Sebab, ia melihat adanya ketidakwajaran anggaran belanja yang diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surabaya di dalam rapat Banggar.
Diantaranya lebih tinggi anggaran belanja pegawai daripada belanja modal, ia menyebutkan yaitu pengurangan belanja totalnya sampai Rp476 miliar, ditambah lagi belanja modal turun Rp548 miliar.
BACA JUGA:
DPRD Surabaya Dorong Tambahan Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh
Machmud menjelaskan ketidakwajaran anggaran Pemkot Surabaya dimulai saat wali kota bertemu dengan RT maupun RW. Bahkan sempat menjanjikan kenaikan gaji KSH, tanpa merapatkan terlebih dulu dengan bagian keuangan Pemkot Surabaya.
“Sebab kami melihat adanya ketidakwajaran dari kenaikan anggaran usulan-usulan itu, tidak dirapatkan dulu di Pemerintah Kota, (wali kota) ketemu RT/RW langsung diucap, ketemu ini (KSH) langsung diucap, padahal kondisi keuangan di PAK ini menurun drastis,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacanakan adanya anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024. Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Balai RW III, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Rabu (6/9/2023) malam.
Wali Kota Eri Cahyadi menyebut bahwa anggaran operasional ini berbeda dengan dana insentif yang selama ini diterima Ketua RT/RW di Surabaya. Anggaran operasional diperuntukkan dalam mendukung kegiatan masyarakat di Balai RW.
“Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka tahun 2024 masukkan buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik dan sebagainya,” ujarnya. [adv/beq]
