Ringkasan Berita:
- DPRD Surabaya mengkritik tata kelola program MBG usai 201 siswa diduga keracunan.
- Imam Syafi’i menyebut pemerintah daerah hanya menjadi “pemadam kebakaran”.
- Dapur penyedia makanan disebut tidak higienis dan diduga ditemukan bakteri salmonella.
- DPRD meminta evaluasi total sistem pengawasan dan koordinasi program MBG.
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, membongkar persoalan tata kelola program Makan Bergizi Gratis di hadapan Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (13/5/2026).
Kritik tersebut mencuat setelah sebanyak 201 siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan makanan dari program MBG yang tersebar di sejumlah sekolah.
“Daerah ini cuma jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat!” tegas Imam di hadapan Menteri HAM Pigai.
Dalam rapat tersebut, Imam menyebut pemerintah daerah tidak dilibatkan secara maksimal sejak awal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya justru baru bergerak setelah persoalan muncul di lapangan.
“Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh bereskan,” ujarnya.
Politikus itu juga mengungkap kondisi dapur penyedia makanan MBG yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan dan higienitas. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, disebut terdapat dugaan temuan bakteri salmonella pada juru masak.
“Dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” katanya.
Menurut Imam, Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun koordinasi yang seluruhnya dikendalikan pemerintah pusat membuat ruang pengawasan pemerintah daerah menjadi terbatas.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, mengakui adanya insiden keracunan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada siswa maupun orang tua korban.
Menurutnya, laporan pertama diterima pada 11 Mei 2026 dari sejumlah sekolah di Surabaya yang siswanya mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi MBG.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” ujar Kusmayanti.
Data yang dipaparkan dalam rapat menyebut terdapat 10 sekolah terdampak dengan total 201 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Tujuh siswa sempat menjalani rawat inap sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.
Di akhir rapat, DPRD Surabaya meminta dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG, mulai dari pengawasan dapur, standar higienitas makanan, hingga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kasus serupa tidak kembali terulang. [asg/beq]
