Malang (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Malang tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah. Regulasi tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mengajar sekaligus mengatur mekanisme penyelesaian persoalan antara guru dan wali murid di lingkungan sekolah.
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan perda tersebut adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya bertugas menerima pengaduan wali murid terkait tindakan guru, sekaligus menjadi wadah mediasi agar persoalan tertentu tidak langsung berujung pada laporan pidana.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Perlindungan Guru, Zia’ul Haq, mengatakan rancangan regulasi tersebut masih dalam tahap penyusunan dan pematangan. Pihaknya memperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua bulan lagi sebelum perda dapat disahkan.
“Mungkin butuh waktu 1-2 bulan lagi Perda tersebut baru bisa disahkan. Saat ini sedang kami susun dan matangkan,” ucap Zia’ul Haq, Rabu (18/11/2026).
Menurut Zia, penyusunan regulasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan bagi guru yang menghadapi persoalan ketika menjalankan tugas pembinaan terhadap siswa. Sebab, dalam sejumlah kasus, tindakan guru dalam mendisiplinkan murid dapat memicu keberatan orang tua hingga berujung laporan kepada aparat penegak hukum (APH).
Untuk mematangkan substansi aturan, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang. Daerah tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam penerapan Perda Perlindungan Guru.
“Namun untuk Kabupaten Tangerang hanya Perda Perlindungan Guru saja. Sedangkan di Kabupaten Malang kami tambah dengan Tata Kelola Sekolah,” ujar Zia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang itu menjelaskan, cakupan perlindungan dalam perda yang sedang disusun tidak hanya berlaku bagi guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga pendidik di sekolah negeri.
Guru swasta hingga tenaga pendidik yang mengajar di lingkungan pondok pesantren juga akan masuk dalam cakupan regulasi tersebut. Dengan demikian, perlindungan diharapkan dapat diberikan kepada seluruh guru yang menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Malang.
Sebelum disahkan oleh Bupati Malang, rancangan Perda Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah tersebut akan melalui tahapan pengujian dan penelaahan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Setelah regulasi disetujui dan disahkan, pemerintah daerah juga akan membentuk satgas khusus. Lembaga ini nantinya menjadi tempat bagi wali murid untuk menyampaikan pengaduan terkait tindakan guru di sekolah.
Satgas akan menerima laporan, menelaah persoalan, kemudian memfasilitasi mediasi antara pihak yang berselisih. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi jalur penyelesaian awal untuk persoalan pembinaan siswa yang masih dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah.
Zia mencontohkan, tindakan guru menjewer siswa sebagai bagian dari pembinaan tidak serta-merta harus langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum apabila tidak menimbulkan luka maupun trauma berlebihan. Persoalan seperti itu, menurutnya, dapat terlebih dahulu ditangani melalui mediasi oleh satgas.
“Misalnya, ketika guru menjewer siswa karena bagian dari pembinaan di sekolah dan tidak sampai menimbulkan luka atau trauma berlebih, tidak harus langsung dilaporkan ke APH. Tetapi bisa diselesaikan atau dimediasi oleh Satgas. Sehingga tidak semua persoalan yang berkaitan dengan guru langsung dilaporkan pidana,” jelasnya.
Meski demikian, Zia menegaskan rancangan perda tersebut bukan berarti memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan tindakan tanpa batas terhadap siswa. Guru tetap harus menjalankan pembinaan sesuai ketentuan dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan luka maupun trauma pada anak.
Ia juga menegaskan tindakan asusila atau pelecehan terhadap murid tidak dapat ditoleransi. Persoalan semacam itu tetap harus diarahkan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kecuali ketika guru melakukan tindak asusila atau pelecehan kepada murid, itu tidak bisa ditoleransi. Satgas pastinya juga akan mengarahkan untuk laporan ke APH,” sambung mantan aktivis ini.
Dengan adanya Perda Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah, DPRD Kabupaten Malang berharap tenaga pendidik memiliki kepastian perlindungan ketika menjalankan tugas profesionalnya. Di sisi lain, hak dan keselamatan siswa tetap harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan di lingkungan pendidikan. (yog/beq)






