Pasuruan (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti layanan program Universal Health Coverage (UHC) yang belum maksimal hingga saat ini. Ini lantaran masih adanya masyarakat yang kesulitan mengakses program ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Hariyanto menyoroti sejumlah kasus sulitnya masyarakat mendapat layanan UHC. Salah satunya, kasus yang dialami pasien balita ZR (4).
ZR yang merupakan cucu dari Hariyanto sendiri mengalami kesulitan mendapat layanan rumah sakit. Menurut Hariyanti, pelayanan di RSUD Grati masih rumit.
Hal ini terjadi saat orangtua ZR membawa anaknya di RSUD Grati lantaran mengalami kejang-kejang. Tetapi saat hendak menebus obat di apotek, orangtua ZR lupa tidak membawa KTP.
Orangtua ZR hanya bisa menunjukan foto KK melalui ponsel. Bukannya dilayani sebagai pasien UHC, malah diarahkan daftar ke pasien umum.
“Namanya orang panik, lupa membawa KTP, dan hanya menunjukkan KK. Tapi dari pihak rumah sakit malah disarankan untuk masuk pasien umum, tidak masuk UHT,” jelas Hariyanto, Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, Hariyanto juga menyesalkan buruknya pelayanan di Puskesmas Winongan. Menurut dia, sebelum dibawa ke RSUD Grati, ZR sempat dibawa ke Puskesmas Winongan.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Pasuruan”]
Saat di Puskesmas, perawat malah tertidur saat jaga malam. Lalu saat ditanya dokter jaga, perawat mengatakan tidak ada.
“Sangat aneh karena di Puskesmas Winongan ada ruang UGD dan rawat inap. Tapi kenapa malah nggak ada dokter jaganya,” imbuhnya.
Dia menyayangkan pelayanan kesehatan di wilayah Pasuruan timur sangat minim. Hariyanto berharap ke depannya pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan lagi sehingga tidak ada warga yang kesulitan mendapat perawatan.
Dihubungi terpisah, Humas RSUD Grati mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Dia juga menegaskan, warga Pasuruan hanya cukup menunjukkan KTP untuk mendapat pelayanan kesehatan.
“Kita akan melakukan evaluasi untuk ke depannya. Warga Pasuruan cukup menunjukkan KTP untuk mendapat program UHC,” jelasnya. [ada/beq]
