Jember (beritajatim.com) – Sejumlah pimpinan dan perwakilan fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung aksi “Indonesia Sadar” yang menginginkan perbaikan sosial politik, termasuk aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) sore.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menghargai kritik mahasiswa. “Tuntutannya sudah kami terima, baik lewat catatan media elektronik yang kami terima. Selanjutnya kami mengikuti apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto juga mendukung penuh tuntutan mahasiswa. “Secara prinsip kami berulang kali menemani mahasiswa di Kabupaten Jember, khususnya untuk aksi. Pemikiran kita sama,” katanya.
Sejak lama Widarto mengkritik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak membuat masyarakat berkompetisi dengan negara. “Rakyat mencari pekerjaan dan usaha justru harus berkompetisi dengan negara,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis, menurut Widarto, tidak boleh meracuni anak-anak dan membuat pedagang kecil di sekitar sekolah tersaingi. “Mereka (para pedagang kecil sekitar sekolah) dibatasi karena adanya MBG,” katanya.
Widarto siap mengawal aspirasi “Indonesia Sadar” ke pemerintah pusat. “Ini kewenangan pusat. Enggak ada DPRD kabupaten yang bisa menghentikan KDMP, enggak ada pemerintah kabupaten yang bisa menghentikan MBG. Ini program pemerintah pusat. Mari rasional, yang bisa kita lakukan berbareng-bareng menyuarakan ini,” katanya.
Sementara itu, Alfian Andri Wijaya dari Fraksi Gerindra mengatakan tidak ada lagi SPP dan uang gedung yang harus dibayarkan masyarakat untuk anak-anak mereka di pendidikan dasar dan menengah. Begitu juga dengan biaya kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Prioritas.
Achmad Dhafir Syah dari Partai Keadilan Sejahtera sependapat dengan keinginan masyarakat untuk mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi. “Sekarang anggaran pendidikan dari Rp310 triliun turun Rp240 triliun yang belum mencerminkan keberpihakan kepada dunia pendidikan,” katanya.
Dhafir juga mendesak perbaikan tata kelola MBG dan mengkritisi pemangkasan anggaran dana desa untuk kepentingan Koperasi Desa Merah Putih. “Sampai detik ini KDMP belum sepenuhnya terlihat kemanfaatannya untuk rakyat,” katanya.
Di sektor kesehatan, Dhafir menyoroti anggaran penanganan tengkes yang belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. “Meskipun target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 14 persen, di Jember masih menyentuh angka 26 persen,” katanya.
Dhafir juga menolak keras campur tangan militer di ranah sipil. “Kami akan tetap menyuarakan di DPR Provinsi maupun di DPR RI untuk betul-betul mengkaji kembali jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh militer,” katanya.
Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, menurut Dhafir, tidak boleh dibungkam. “Kami akan tetap menyuarakan aspirasi yang mengoreksi kebijakan pusat,” tegasnya.
Intan Permatasari, politikus perempuan Partai Persatuan Pembangunan, menyebut aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sah untuk menyampaikan pendapat. Dia berjanji akan mengawalnya.
Indi Naidha Wulandari, anggota Fraksi PDI Perjuangan, sependapat dengan Dhafir yang menolak kembalinya militer ke ranah sipil. “Kami ingin mengembalikan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan rakyat agar bisa terakomodasi dengan baik,” katanya.
Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat, politikus Partai Golkar, mengaku resah dan kecewa dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama dengan belum juga padamnya kebakaran hutan di Kalimantan. “Kami akan terus menyampaikan kepada DPR RI dan DPR Provinsi yang punya kewenangan,” katanya.
Wahjyu Prayudi Nugroho dari PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberpihakan anggaran kepada pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dikembalikan. “Kami di DPRD Kabupaten Jember sudah melakukannya di tingkatan kabupaten, misalnya salah satunya menyuarakan agar Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang awalnya Rp8 miliar, kami usulkan ditambah kurang lebih Rp4 miliar. Semoga ke depannya itu bisa direalisasikan,” katanya. [wir/kun]
