Ponorogo (beritajatim.com) – DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah ini dinilai telah menimbulkan banyak kerugian, terutama pada peternak.
“Pemkab harus hadir untuk penanganan PMK ini. Salah satunya membantu peternak dengan menanggung biaya pengobatan untuk kesembuhan hewan yang terkena PMK,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo, Ribut Riyanto, Kamis (2/6/2022).
Biaya tersebut, kata Ribut, meliputibiaya petugas kesehatan hewan dan pemberian antibiotik maupun vitamin. Dia mengaku mendapat keluhan dari para peternak saat meninjau peternakan sapi milik warga Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak.
“Bantuan ini sangat meringankan kerugian yang dialami peternak selama wabah PMK ini melanda di Ponorogo,” katanya.
Untuk mengatasi wabah ini, Ribut menilai DPRD, Pemkab, serta peternak perlu duduk bersama. Diperlukan strategi pencegahan PMK yang muncul sebagai hasil musyawarah.
Selain itu, juga melibatkan pihak perbankan. Sebab, selain dipusingkan wabah PMK, peternak masih harus memikirkan kredit bulanan di saat tidak punya pemasukan.
“Harus segera dengan cepat dicarikan solusisolusi. Di Pudak sana banyak yang tidak produksi susu, karena sapinya masih disuntik antibiotik. Nah, saat disuntik itu, susu sapi tidak boleh dikonsumsi manusia. Saya ingin ada kelonggaran pembayaran kredit bulanan di bank saat ada PMK,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pertahanan Kabupaten Ponorogo untuk mempertahankan daerah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang zero kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), akhirnya jebol juga.
[berita-terkait number=”3″ tag=”penyakit-pmk”]
Mobilisasi hewan ternak dari luar daerah yang luput dari pantauan petugas itu, menyebabkan ternak-ternak khususnya sapi di bumi reog tertular penyakit yang masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1887 itu.
“PMK sudah ada di Ponorogo, semua dari luar daerah. Yakni dari Boyolali Provinsi Jawa Tengah (Jateng), disana memang tingkatnya sudah tinggi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono.
Agus Pram julukan khas Agus Pramono tidak menyebut jumlah pasti berapa yang terkena PMK, namun dirinya menyebut Ponorogo belum menjadi daerah terparah PMK. Kabupaten Ponorogo tingkatan yang sifatnya tertular.
Meskipun begitu, tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk segera mengatasi masalah itu.
“Adanya PMK ini segera dirapatkan lintas sektor yang dihadiri oleh Forkopimda, untuk penanganannya,” katanya.
Pemkab Ponorogo, kata Agus bakal menggerakkan sumber daya manusia (SDM) yakni dokter-dokter hewan yang ada. Baik itu dokter hewan yang berdinas maupun dari luar dinas. Untuk memantau dan mendampingi peternak yang hewannya terjangkit PMK.
Ini selain untuk mengatasi wabah penyakit ini, juga dalam rangka menyongsong hari raya Idul Adha atau Idul kurban. Sapi-sapi yang nanti akan disembelih, harus dipastikan sapi itu sehat. Dengan dicek oleh dokter-dokter hewan yang kompeten.
“Harapan Pak Bupati, sapi yang terkena itu untuk dilakukan lokalisir dulu. Supaya tidak menular ke hewan ternak yang masih sehat,” katanya. (end/beq)
