Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama jajaran pemerintah daerah menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda persetujuan bersama penetapan produk hukum daerah.
Sidang istimewa yang dilangsungkan di gedung dewan tersebut memfokuskan pengesahan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD tahun anggaran 2026.
Rapat paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan Gus Shobih Asrori serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko.
Berdasarkan data registrasi sekretariat dewan dari total 50 orang legislator, sidang tersebut dihadiri oleh 37 anggota dan dinyatakan telah memenuhi korum sesuai ketentuan tatib.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Selasa (11/11/2026).
Sebelum agenda utama dimulai, pimpinan beserta seluruh anggota dewan menyempatkan diri untuk memperingati momen Hari Pahlawan tahun 2026 secara khidmat. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjiwai kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Agenda dilanjutkan dengan penyampaian laporan resmi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan oleh Sugianto. Laporan tersebut merinci proses panjang harmonisasi dan pembahasan mendalam terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugianto.
Sugianto memaparkan bahwa perubahan aturan pajak dan retribusi ini mencakup 13 poin ketentuan pokok, termasuk penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara berjenjang. Kebijakan tersebut juga memberikan keringanan tarif khusus bagi sektor lahan produksi pangan dan peternakan guna melindungi ketahanan pangan daerah.
Selain itu, regulasi baru ini mempertegas pengecualian obyek retribusi kebersihan untuk fasilitas sosial, tempat ibadah, serta jalan umum agar tidak membebani masyarakat. Penyesuaian tarif retribusi daerah juga dirancang secara proporsional agar sebanding dengan peningkatan mutu pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
“Pembahasan telah melalui tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi Pemprov Jatim, hingga evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum disetujui bersama,” tambah Sugianto.
Agenda berikutnya mendengarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) II yang disampaikan oleh ketuanya, Sugiarto. Laporan tersebut memuat hasil pembahasan intensif mengenai Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sugiarto memaparkan bahwa akumulasi penyertaan modal nyata yang telah disetorkan ke BUMD hingga tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp101.548.438.206. Dana tersebut tersebar di PT BPD Jatim Tbk senilai Rp11.152.625.000, PT Peseroda Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp42.485.692.078, serta PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp4.400.000.000.
“Penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi pemda melalui pemisahan aset untuk memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, serta mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel,” terang Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto.
Lebih lanjut, Pansus II menyetujui rencana batas maksimal penambahan modal lanjutan untuk empat BUMD strategis di lingkungan Kabupaten Pasuruan. Rincian alokasi penambahan modal tersebut meliputi PT BPR Jatim sebesar Rp2 miliar, PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp8 miliar, Perumda Air Minum Giri Nawatirta sebesar Rp236.048.000.796, serta PT Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp122.489.390.722.
Pansus memberikan penekanan keras agar pencairan dana penyertaan modal tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan APBD serta evaluasi kesehatan keuangan BUMD. Setiap tahapan pencairan wajib didahului analisis investasi independen guna memastikan suntikan dana berbanding lurus dengan peningkatan dividen PAD.
“Kami merekomendasikan agar penambahan modal ini wajib berbanding lurus dengan peningkatan dividen bagi APBD serta perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat,” tegas Sugiarto.
Setelah mendengarkan laporan dari Bapemperda dan Pansus II, pimpinan rapat meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir. Secara bulat, seluruh anggota dewan menyatakan setuju agar kedua rancangan peraturan daerah tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026.
Prosesi sidang dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat. Acara kemudian disusul dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan di hadapan seluruh peserta sidang.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh bahwa penyaluran penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kinerja BUMD,” kata Bupati Pasuruan, Mohamad Rusdi Sutejo.
Mas Rusdi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan, khususnya Pansus dan Bapemperda. Seluruh catatan kritis dan rekomendasi strategis yang telah disampaikan akan menjadi pedoman serius bagi eksekutif dalam mengoptimalkan tata kelola BUMD dan pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan bahwa kebijakan penyesuaian pajak dan retribusi dirancang seadil mungkin tanpa membebani masyarakat kecil. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, seluruh program pembangunan ke depan diharapkan mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
“Semoga setiap langkah dan kebijakan yang kita tetapkan bersama membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tutupnya. [ada/suf]
