Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto menegaskan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdampak besar terhadap ekonomi dan krisis pangan. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Penanganan PMK secara virtual bersama Meteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengikuti rakor di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Rakor digelar dalam rangka memantau perkembangan penanganan wabah PMK di Provinsi Jawa Timur.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, dalam menangani kasus wabah PMK di Kabupaten Mojokerto, ia berharap Dinas Pertanian (Disperta) terus menindak lanjuti perkembang hewan yang sakit karena PMK. “Masih banyak yang sakit, ada 1.000 ekor lebih sapi di Kabupaten Mojokerto terindikasi PMK,” ungkapnya, Kamis (14/7/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-mojokerto”]
Karena, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini, sapinya tidak dibawa kemana-mana tapi blantiknya kemana-mana. Bupati meminta agar Disperta untuk selalu monitor terkait kebutuhan vitamin sehingga tidak sampai kekurangan karena wabah PMK memiliki dampak yang besar.
“Wabah PMK ini memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi dan krisis pangan. Maka edukasi masyarakat sangat penting dilakukan supaya dapat menekan penularan PMK. Meskipun dari wabah kita bisa tekan di bawah 500 sampai zero, tetapi kita terus berupaya menekan dan saling bekerjasama dengan semua jajaran khususnya tiga pilar,” tegasnya.
Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya meminta, Menteri Pertanian, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, Pangdam Brawijaya, Kapolda Jatim, Dinas Peternakan Jatim untuk melakukan precision targeting terkait vaksinasi di Jawa Timur agar angka prevalensi dapat ditekan semakin rendah dan pengamanan populasi ternak yang belum terinfeksi.
“Saya minta agar pelaksanaan Kepmentan Nomor 510 dan nomor 517 tahun 2022 tentang Vaksinasi dalam rangka penanggulangan PMK terus disosialisasikan secara masif. Penyediaan dapat dilakukan pemerintah, swasta dan mandiri. Semua pihak untuk memastikan pelaporan data yang akurat, tidak boleh ada underreporting,” ujarnya.
Menurutnya, data yang tidak akurat akan mengakibatkan kerugian ekonomi daerah yang besar karena penanganan yang lambat. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) juga terus menerapkan dekontaminasi dan desinfektasi pada pekerja pelaksana lapangan, alat angkut, kandang, dan titik-titik masuk atau keluar lalu lintas hewan ternak. [tin/kun]
