Gresik (beritajatim.com) – Penentuan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik tahun 2027 mulai memasuki tahap pembahasan intensif. Di tengah persiapan tersebut, jajaran serikat pekerja bersiap mengawal ketat proses perumusan kebijakan upah yang akan menentukan tingkat kesejahteraan kaum buruh pada tahun depan.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat menggelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serikat pekerja di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal konsolidasi menjelang pelaksanaan rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada Rabu–Kamis (18–19/11/2026).
Sejumlah variabel makroekonomi bakal menjadi indikator penentu besaran UMK Gresik 2027, mulai dari angka inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), hingga estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Fandi Akhmad Yani yang akrab disapa Gus Yani menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi UMK membutuhkan tahapan dan jadwal kerja yang terukur. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemampuan finansial perusahaan serta iklim investasi di Kabupaten Gresik juga tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi kebijakan pengupahan.
“Karakteristik dunia usaha di Gresik cukup beragam, mulai perusahaan besar hingga perusahaan berskala nasional. Kondisi ekonomi dan realisasi investasi perlu dipetakan agar kebijakan upah tidak hanya berpihak pada satu kepentingan,” ujarnya.
Kejar Tenggat Penetapan Gubernur Jatim 25 November 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, lanjut Gus Yani, juga telah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027 di daerah.
Data estimasi KHL dari BPS akan dijadikan salah satu pijakan objektif dalam meja perundingan. Pemerintah daerah berharap angka rekomendasi yang dihasilkan nantinya mampu merepresentasikan kebutuhan riil pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan iklim dunia usaha.
Tahapan pembahasan selanjutnya akan melibatkan tiga unsur utama dalam forum lembaga kerja sama tripartit, yakni perwakilan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha.
Waktu pembahasan yang tersedia terbilang relatif terbatas. Pasalnya, Gubernur Jawa Timur dijadwalkan menetapkan besaran UMK 2027 se-Jawa Timur paling lambat pada 25 November 2026 mendatang.
Dengan tenggat waktu yang ketat tersebut, dinamika perundingan dalam beberapa hari ke depan menjadi tahapan krusial sebelum draf rekomendasi upah Kabupaten Gresik resmi dikirimkan ke tingkat provinsi, sementara kepastian angka kenaikannya masih menunggu hasil kalkulasi seluruh variabel pengupahan. [dny/but]






