Jember (beritajatim.com) – Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan diuji publik di tingkat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan pelatihan asisten fasilitator (asfas) Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (FKP – Regsosesk), di Java Lotus Hotel, Selasa (11/4/2023).
“Sebelumnya kita sudah melakukan Registrasi Sosial Ekonomi. Hasilnya dibuatkan peringkat secara statistik. Hasilnya akan kita uji publik di desa. Di sana kami akan sampaikan hasilnya, kemudian dilihat bersama-sama dan didiskusikan apakah hasilnya sudah mewakili potret data terbaru,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Tri Erwandi.
Jika nanti masih ada kekeliruan data, baik inclusion error maupun exclusion error, menurut Erwandi, bisa dikeluarkan. “Sebaliknya barangkali ada yang terlewat, bisa diusulkan di sana tapi harus setara dengan pendataan regsosek,” katanya.
BPS Jember membutuhkan dukungan berjenjang dari Pemerintah Kabupaten Jember, baik dari camat, kepala desa, organisasi perangkat daerah, maupun bhabinkamtibmas dan babinsa. “Outputnya, kita bisa memperoleg data base atau yang mencerminkan klasifikasi miskin, sangat miskin, rentang miskin, atau tidak miskin,” kata Erwandi.
Bupati Jember Hendy Siswanto membuka kegiatan pelatihan itu dan berterimakasih kepada Badan Pusat Statistik. “Kegiatan ini sebagai persyaratan utama reformasi sistem perlindungan sosial ekonomi,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada 15 Oktober – 14 November 2022 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. BPS melakukan Regsosesk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.
Pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Laman BPS menjelaskan, data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. [wir]
