Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membidik pengembangan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektare. Target tersebut menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan swasembada gula nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani.
Pengembangan kawasan tebu itu dibahas dalam Sosialisasi Pengembangan Kawasan Tebu yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma.
Kegiatan tersebut diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan petani dari seluruh kecamatan di Bojonegoro. Sejumlah narasumber turut dihadirkan, di antaranya dari Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dan KPH Bojonegoro.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro Zaenal Fanani mengatakan, pengembangan kawasan tebu merupakan salah satu langkah daerah untuk mendukung program swasembada gula yang menjadi agenda nasional.
Program tersebut mengacu pada Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028, sementara swasembada gula untuk kebutuhan industri dan bioetanol ditargetkan pada 2030.
“Secara nasional diperlukan penambahan areal tanam sekitar satu juta hektare. Sedangkan target perluasan areal tanam untuk Bojonegoro sebesar 2.597,5 hektare,” ujarnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan pemahaman sekaligus mendorong keterlibatan petani dalam mencapai target perluasan kawasan tebu di Bojonegoro.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyebut Pemkab Bojonegoro bahkan menargetkan pengembangan tanaman tebu hingga 3.000 hektare.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sebab, sebagian lahan yang berpotensi digunakan berada di kawasan hutan yang dikelola Perhutani melalui KPH atau Administratur (ADM).
“Target 3.000 hektare ini bukan target yang kecil. Lahan yang akan ditanami ada yang milik KPH atau ADM. Dari sisi kewenangan kawasan hutan juga ada Dinas Perkebunan, sehingga nanti perlu kita koordinasikan lebih lanjut,” kata Nurul Azizah.
Pemkab, lanjut dia, juga akan memperkuat organisasi petani agar program pengembangan tebu dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah. “Setelah ini kita akan meng-SK-kan HKTI tingkat kecamatan yang hadir mengikuti sosialisasi ini dan tingkat desa,” ungkapnya.
Wabup menambahkan, Bojonegoro memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung program tersebut. Dari total wilayah Kabupaten Bojonegoro sekitar 231.000 hektare, sekitar 40 persen di antaranya merupakan kawasan hutan.
Potensi itu dinilai dapat dikembangkan dengan melibatkan kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro. Saat ini terdapat sekitar 430 gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan jumlah kelompok tani (poktan) yang lebih banyak.
“Kita berikhtiar agar anggota petani dapat terjangkau seluruhnya, seluruh petani se-Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan potensinya,” pungkasnya. (fif/ian)
