Pemkab Pamekasan dan Bank Jatim resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin melantik 32 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, guna memastikan efektivitas kepemimpinan di lembaga pendidikan di institusi yang dipimpinnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pamekasan, gencar lakukan sosialisasi dan pendampingan bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, guna menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Polres Pamekasan menangkap 16 tersangka kasus narkoba dan curanmor dengan barang bukti 6,54 gram sabu, 10.094 butir okerbaya, serta 8 unit motor curian

Ketua DPC Gerindra Pamekasan, Kusriyanto, ajak kader tingkatkan soliditas dan komitmen perjuangan demi kesejahteraan rakyat di HUT ke-17 Partai Gerindra

Pemkab Pamekasan memiliki amanah ikut serta membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, bakal menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam Sidang Pembuktian lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/2/2025) mendatang.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pamekasan, yang disidangkan di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jl Merdeka Barat XVII No 2-C Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Berlanjut pada pembuktian.

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pamekasan memberikan atensi khusus bagi para pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan di wilayah setempat

Pj Sekda Pamekasan, Ach Faisol mengimbau sekaligus mengajak para ASN maupun pegawai di lingkungan Pemkab agar tidak membeli barang pada PKL di area terlarang.

Putusan dismissal sidang MK tentang sengketa Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan, dijadwalkan mulai diputuskan pada pukul 13:00 WIB, Rabu (5/2/2025) besok.

Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto memastikan menindak tegas anggota yang melanggar hukum dengan sidang kode etik Polri.