Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut memperingati Hari Anak Internasional yang jatuh setiap 20 November. Hal ini menjadi momentum bagi Banyuwangi untuk menerima masukan dari kalangan yang banyak termarginalkan dalam pengambilan kebijakan.
“Apa yang dihasilkan dari forum ini, akan kami jadikan pertimbangan untuk penyusunan program kerja ke depannya,” ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (20/11/2023).
Selama ini, lanjut Ipuk, kalangan anak hanya menjadi obyek. Tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Kami ingin mendengar langsung usulan mereka,” tegas Ipuk.
Baca Juga: LSI Denny JA: Prabowo-Gibran Melonjak, Ganjar-Mahfud Anjlok, Anies-Muhaimin Naik
Hingga akhirnya, dalam kegiatan itu dihasilkan sejumlah usulan dari sejumlah pelajar setingkat SMP dan SMA se-Banyuwangi. Ketua Forum Anak Banyuwangi, Nabila Patricia Elita, menyampaikan sejumlah rekomendasi.
Setidaknya ada enam kluster yang dibahas. Mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
“Kami menginginkan layanan yang inklusif untuk anak-anak, khususnya bagi penyandang disabilitas. Kami juga berharap akan adanya Children Center yang menjadi ruang kreatif dan rekreatif bagi anak-anak Banyuwangi,” ungkap siswi SMAN 1 Glagah itu.
Selain Rembug Anak, juga diselenggarakan Rembug Perempuan. Rembug ini diikuti berbagai organisasi perempuan di Banyuwangi. Seperti Muslimat, Fatayat, Aisyatul Naisyiyah, dan sejumlah ormas perempuan berbasis agama. Ada juga PKK, aktivis perempuan hingga akademisi perempuan.
Rembug Perempuan sendiri membahas seputar keluarga, kesehatan, sosial, ekonomi hingga infrastruktur. Dalam sejumlah rekomendasinya, rembug ini banyak menyoroti tentang pelibatan perempuan di lingkup pemerintahan desa.
“Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari level desa. Di antaranya dengan penganggaran yang lebih berpihak pada kaum perempuan,” ungkap Ainur Rizqi yang menjadi juru bicara dari kluster ekonomi pada Rembug Perempuan tersebut.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Naik, Diskopindag Juga Sediakan Cabai di Operasi Pasar Murah
Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, sebagian rekomendasi tersebut, sedikit banyak telah diserap dalam program kerja Pemkab Banyuwangi.
“Tentu saja masih ada sejumlah keterbatasan. Namun dengan rekomendasi ini akan semakin mendorong kami untuk terus mengoptimalkannya,” pungkasnya. (rin/ian)
