Ahli hukum Universitas Jember Aries Harianto mengkritisi proses pengunduran diri dewan pengawas dan direksi dua badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Empat orang warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, tewas gara-gara pesta minuman keras jenis arak. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut.
Nurhasan, legislator Partai Keadilan Sejahtera, membongkar adanya dugaan pengkondisian proyek infrastruktur yang terlalu vulgar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya.
Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegur Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman dan memintanya agar jangan berpolitik.
Tujuh orang legislator, di antaranya empat orang ketua fraksi dan dua ketua komisi, dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, oleh Forum Kerabat Advokat, Senin (29/12/2025).
Sukses memperbaiki kondisi finansial tidak menjamin direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipertahankan Bupati Muhammad Fawait hingga masa jabatan selesai.
Jajaran direksi dan dewan pengawas dua badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Pandalungan diminta mengundurkan diri paliug lambat akhir Desember 2025.
Andra Purwadi, seorang peternak penangkaran induk ayam di Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memanfaatkan limbah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pakan.
Polisi telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Karuniawan Nurahmansyah, pengacara pengembang perumahan PT Rengganis Rayhan Wijaya, terhadap DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember pada 2026 sebesar Rp 3.012.197 per bulan. Dengan demikian ada kenaikan Rp 173.555 dibandingkan UMK 2025.
