Jumlah sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah mencapai 1.031 ekor. Hanya dua kecamatan yang dilaporkan tak memiliki kasus PMK, yakni Kaliwates dan Sukorambi.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang rencananya mulai dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) akhirnya ditunda. Belum ada penjelasan soal jadwal baru dimulainya program tersebut.
Ratusan orang warga Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendatangi Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (13/1/2025). Mereka menuntut perbaikan jalan.
Ratusan orang warga Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, akan menggeruduk Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jatim bergerak menangani jalan yang rusak parah dari Puger hingga Kecamatan Rambipuji akibat truk yang kelebihan muatan.
Pertandingan kompetisi sepak bola Grup C Zona Jawa Timur Liga 4 di Stadion Jember Sport Garden, Kabupaten Jember, 4-9 Januari 2025 menghasilkan sejumlah serba-serbi statistik. Apa saja itu?
Persid, klub sepak bola asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap menjadi tuan rumah Babak 32 Besar kompetisi Liga 4 Zona Jawa Timur 2025. Mereka ingin kembali ke Liga 3.
Ada anomali di tubuh Persebaya Surabaya pada Liga 1 Musim 2024-25. Setiap kali mendominasi permainan dan penguasaan bola, anak-anak asuh Paul Munster tak pernah meraih hasil memuaskan. Semoga Tumbas jadi jawaban.
Pemerintah rencananya mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, secara bertahap pada 13 Januari 2025. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebanyak 520 ribu orang siswa lembaga pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menunggu realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.
Sistem Penerima Pesertan Didik Baru (PPDB) 2025 masih belum jelas. Namun Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, meminta PPDB bersistem zonasi menjadi atensi pemangku kepentingan dan kebijakan kalau tetap diberlakukan.








