Ketua Forum Komunikasi Petani Jember Jumantoro membagikan sayur-mayur gratis untuk masyarakat di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, dan depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (24/9/2025).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Naskah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember (Riparkab) 2025-2040 memantik kekecewaan sejumlah pelaku pariwisata, yang menghadiri uji publik, di kantor pemerintah daerah, Selasa (23/9/2025).
Wakil Bupati Djoko Susanto melaporkan sejumlah persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember ke Komisi Pemebrantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur.
Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ) yang dipimpin Jumantoro, petani asal Kecamatan Arjasa, menyambut penerbangan komersial perdana Jakarta-Jember dan Jember-Jakarta, Selasa (23/9/2025), dengan mengadakan lomba layamg-layang.
Pesawat pemerbangan komersial maskapai Fly Jaya dari Bandara Halim Perdanakusuma mendaray untuk pertama kalinya di Bandara Notohadinegoro, Selasa (23/9/2024).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpotensi besar menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun hingga 31 Agustus 2025, realisasinya jauh dari target.
Faida, pemilik Rumah Sakit Bina Sehat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memuji penetapan AB, sopir bus wisata maut menjadi tersangka oleh polisi.
Puluhan hotel dan ribuan restoran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berpotensi menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun target pajak dari hotel dan restoran hingga 31 Agustus 2025 belum tercapai.
Rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada periode 2015-2024 adalah Rp 640,212 miliar. Target PAD jarang tercapai selama rentang waktu itu.
Wakil Bupati Djoko Susanto wadul alias mengadukan persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melalui surat tertanggal 4 September 2025, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur.
