Penulis: Hendra Brata

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diminta untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan terkait pemilu.

Guru Besar HTN (Hukum Tata Negara)  Unpad (Universitas Padjadjaran) nyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara 90/PUU-XXI/2023 cacat legitimasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Perludem mengatakan, Bawaslu harus lebih aktif lagi mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara.

Aktivis Pro Demokrasi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 senilai Rp3,03 triliun.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden (capres) partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), memberikan sumbangan dari kocek pribadinya sebesar Rp5 miliar untuk rakyat Palestina. Sumbangan itu disampaikan Prabowo dalam Dialog Keumatan untuk Solidaritas Palestina dengan tema ‘We Love Palestine’ di Djakarta Teater, Kamis (9/11/2023).

Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku tak berdosa setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, karena terbukti membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi pihak luar dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pengamat komunikasi politik menilai tidak cukup atas pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu.

Partai Gelora Indonesia meminta publik tidak lagi mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.

MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.