Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menerima audiensi perwakilan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut membahas persoalan kemacetan berulang di Pelabuhan Ketapang yang kerap menghambat mobilitas serta rantai pasok angkutan logistik.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Kepala KSOP Kelas II Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansyah, perwakilan PT Pelindo, serta jajaran instansi terkait.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi para sopir di Kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (14/10/2026) lalu.
Dalam audiensi tersebut, seluruh pihak membedah akar masalah dan menyepakati delapan poin komitmen bersama. Di antaranya yakni penegakan time table jadwal kapal secara tepat waktu oleh KSOP dengan sanksi penalti tegas bagi pelanggar, serta pemberian kompensasi dari pengelola pelabuhan apabila terjadi keterlambatan keberangkatan lebih dari 12 jam yang bukan disebabkan faktor cuaca buruk.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua pihak saling terbuka. Ada solusi konkrit yang dihasilkan dan nantinya kita kawal dengan kebijakan berbasis aspirasi masyarakat,” kata Ipuk, Kamis (15/10/2026).
Surati Gubernur Jatim dan Kementerian Perhubungan
Tak berhenti pada kesepakatan lokal, seusai pertemuan Bupati Ipuk langsung melayangkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Surat tersebut berisi sejumlah usulan strategis jangka panjang, meliputi usulan pelebaran jalan nasional menuju akses Pelabuhan Ketapang, percepatan pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk, hingga penambahan armada kapal berukuran besar (jumbo) di lintasan penyeberangan Jawa–Bali.
“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi langsung para pengemudi di lapangan. Kita memohon dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian agar segera ada solusi permanen,” ujar Ipuk.
Sementara itu, perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), menyambut lega hasil tanggapan responsif Bupati Ipuk dan jajaran pemangku kepentingan (stakeholders).
“Alhamdulillah, kami pulang membawa hasil nyata dan bisa memberi kabar bahagia kepada teman-teman pengemudi lain bahwa sudah ada kesepakatan bersama. Terima kasih banyak kepada Ibu Bupati atas dukungannya,” pungkas Muhlasin. [alr/but]
