Jember (beritajatim.com) – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun Bupati Hendy Siswanto menilai penurunan jumlah penduduk miskin masih terlalu sedikit.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin di Jember pada Maret 2022 berjumlah 232.730 jiwa. Ada pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 10,41 persen menjadi 9,39 persen. “Kemiskinan turun, saya alhamdulillah. Namun itu masih perlu kerja lebih keras lagi, karena penurunannya tidak terlalu banyak,” kata Hendy, usai pembukaan Forum Group Discussion Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Jember, di Hotel Java Lotus, Kamis (29/12/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-jember”]
Menurut Hendy, salah satu faktor penurunan jumlah penduduk miskin adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memakan biaya kurang lebih Rp 800 miliar. “Biaya (material) pengaspalan sekitar 30 persen berasal dari luar (Jember). Sisanya kearifan (produk) lokal. Artinya duit berputar di dalam Jember. Ini indikator ekonomi bahwa ada peluang kerja bagi masyarakat,” katanya.
Melanjutkan program penuntasan kemiskinan, Bupati Hendy mengingatkan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar benar-benar memperhatikan data sebagai basis pengambilan kebijakan. Dia meminta seluruh jajaran birokrasi Pemkab Jember memberikan data yang benar mengenai bidang tugas pokok, dan fungsi masing-masing agar bisa diolah dan dianalisis BPS. Apalagi data tersebut digunakan sebagai acuan pemberian bantuan sosial.
“Data statistik penting. Kalau memasukkan datanya kurang tepat, target dan harapannya tidak tercapai,” kata Hendy. Salah satu data yang penting adalah masalah kemiskinan. Verifikasi dan validasi data ini harus terus dilaksanakan agar lebih akurat.
Verifikasi dan validasi ini membutuhkan partisipasi masyarakat agar memperbaiki data pribadi kependudukan sesuai dengan kondisi terbaru. “Saya sering dikomplain, orang kaya kok dapat bantuan. Padahal saya tidak tahu data itu,” katanya. Bansos turun dari pemerintah pusat dengan menggunakan data dari pusat.
Kepala Badan Pusat Statistik Jember Tri Erwandi mengatakan, statistik penting untuk memberikan ukuran capaian kinerja program yang dikucurkan pemerintah daerah. “Data tidak hanya di BPS. Ada data yang memang diproduksi oleh organisasi perangkat daerah. Itu namanya data statistik sektoral,” katanya. [wir/kun]
