Ringkasan Berita:
- Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Timur masih mencapai sekitar 44 ribu orang.
- Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menekan angka tersebut.
- PJJ diharapkan menjadi alternatif bagi anak-anak yang terkendala ekonomi, harus bekerja membantu orang tua, maupun memiliki aktivitas khusus seperti menjadi atlet.
- Sri Untari menilai penanganan ATS perlu disesuaikan dengan penyebabnya, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Surabaya (beritajatim.com) – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Timur masih mencapai sekitar 44 ribu orang. Untuk menekan jumlah tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), terutama bagi anak-anak yang terkendala ekonomi, harus bekerja membantu orang tua, maupun memiliki aktivitas khusus seperti menjadi atlet.
Sri Untari mengatakan, persoalan anak tidak sekolah tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan karena penyebabnya beragam. Karena itu, pemerintah perlu memetakan kondisi setiap kelompok agar intervensi pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Anak tidak sekolah ini penyebabnya macam-macam, antara lain ada yang harus bekerja membantu orang tua, kemudian menikah, menjadi atlet, dan ada pula yang memang tidak ingin sekolah. Nah, bagi yang tidak ingin sekolah ini harus digarap tersendiri,” ujar Sri Untari, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, perbedaan penyebab tersebut menjadi alasan pentingnya penyediaan jalur pendidikan yang lebih fleksibel. Khusus bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi tetapi masih memiliki keinginan belajar, PJJ dapat menjadi alternatif untuk melanjutkan pendidikan.
Namun, Sri Untari mengingatkan bahwa persoalan pendidikan juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga. Dia mencontohkan pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah, ketika kelompok masyarakat pada desil 1 dan 2 mendapat perhatian melalui program pemberdayaan ekonomi.
“Di Jawa Tengah, kelompok desil 1 dan 2 digarap dengan program untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka,” ungkapnya.
Pendekatan pemberdayaan ekonomi tersebut, menurut Sri Untari, dapat berjalan beriringan dengan penyediaan akses pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya mendapat dukungan ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk kembali belajar.
Selain menyasar anak-anak yang terkendala biaya, PJJ juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki aktivitas khusus, termasuk atlet. Fleksibilitas pembelajaran memungkinkan anak-anak tetap mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan kegiatan yang sedang dijalani.
“PJJ ini betul-betul mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut, karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat pokok dalam pengembangan sebuah provinsi ataupun negara. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka,” tegas Sri Untari.
Atas dasar itu, Sri Untari berharap pemerintah memperluas sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan PJJ sebagai bagian dari upaya mengurangi angka anak tidak sekolah di Jawa Timur. Dia ingin keterbatasan ekonomi, tuntutan pekerjaan, maupun aktivitas khusus tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan. [asg/beq]
